Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 08 OKTOBER 2019
P. 34
Namun demikian, apa yang diungkapkan oleh Menaker Hanif tersebut justru tidak
selaras dengan yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam wawancaranya
dengan Bloomberg pada 2 Oktober 2019 di Solo, Jawa Tengah, Presiden
menargetkan dapat melakukan revisi peraturan ketenagakerjaan pada akhir tahun
ini.
Menurut RI-1, tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah agar Indonesia dapat
mengerek investasi ke dalam negeri. Pasalnya, selama ini dia sering mendengarkan
keluhan dari pebisinis mengenai peraturan pesangon yang memberatkan, sistem
upah minimum yang kompleks, dan rumitnya proses pemberhentian tenaga kerja
oleh perusahaan.
Presiden mengatakan, revisi tersebut sedianya hanya akan difokuskan dan berlaku
kepada karyawan baru, tanpa menjelaskan secara detail definisi karyawan baru
tersebut. Dia bahkan, akan mendiskusikan rencana tersebut dengan serikat pekerja
sebelum membawa rancangan revisi UU Ketenagakerjaan itu ke parlemen.
"Kami ingin memberikan ruang kepada angkatan kerja baru. Kami juga ingin
mengatasi keluhan investor. Untuk itu kami harus merevisi undang-undang tersebut
agar menarik investasi lebih besar," ujarnya, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis
(3/10/2019).
BERTOLAK BELAKANG Pernyataan yang saling bertolak belakang antara Menaker
Hanif dan Presiden Joko Widodo mengenai penyelesaian revisi UU Ketenagakerjaan
tersebut boleh jadi disebut sebagai inkonsistensi dari pemerintah dalam mengurus
sektor tersebut.
Alhasil, yang dilakukan para buruh dalam melakukan unjuk rasa mengenai
penolakan revisi UU Ketenagakerjaan boleh dibilang tidak salah. Meskipun, Menaker
Hanif secara tidak langsung mengkritik langkah para buruh tersebut tidak tepat,
lantaran rancangan revisi UU Ketenagakerjaan yang diprotes para buruh belum ada
wujudnya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan, unjuk rasa
para buruh mengenai penolakan revisi UU Ketenagakerjaan merupakan langkah
antisipasi apabila pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat secara diam-diam
melakukan perubahan atas beleid tersebut.
"Kami belajar dari banyak kesempatan, pemerintah tiba-tiba mengambil kebijakan
tanpa mengkomunikasikan ke publik. Dugaan kami pun benar, Menaker bilang hoax
ada revisi, sementara Presiden justru berkata sebaliknya. Kami makin tidak percaya
ke pemerintah," jelasnya.
Mirah menduga rencana Presiden Jokowi fokus pada revisi aturan terhadap
karyawan baru, akan berbentuk perluasan jenis pekerjaan yang dapat dialih
dayakan ( outsourcing ).
Page 33 of 75.
