Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

"Saya sebagai pemerintah ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan, partisipasi
masyarakat, terutama dari keluarga besar NU melalui LAZISNU," kata Menaker Ida saat
menjemput Etty di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/7/2020).

Turut menjemput kepulangan Etty, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani; Wakil Ketua MPR RI, Jazilul
Fawaid; Anggota DPR RI Komisi IX, Anggia Ermarini dan Nihayatul Wafiroh. Menurut Menaker
Ida, peran masyarakat dan advokasi dari perwakilan Indonesia untuk Arab Saudi sangat besar
atas pembebasan dan kepulangan Etty ke Indonesia.
"Saya kira ini kerja teman-teman perwakilan kita yang sudah mengadvokasi kepada Bu etty,
dan akhirnya beliau dibebaskan dengan diyat yang harus dibayar. Dan diyat itu atas dukungan
dari seluruh masyarakat, termasuk temen-temen Komisi IX yang mensupport juga," kata
Menaker Ida.
Sebagaimana diketahui, Etty binti Toyyib merupakan PMI asal Majalengka, Jawa Barat yang
lolos dari hukuman mati di Arab Saudi berkat tebusan 4 juta riyal atau Rp 15,5 miliar. Etty Toyyib
merupakan PMI yang bekerja di Kota Taif, Arab Saudi. Pada 2001, Etty didakwa menjadi
penyebab meninggalnya sang majikan, Faisal al-Ghamdi. Etty dituduh meracuni sang majikan.
Pada kesempatan ini, Menaker Ida menyatakan komitmennya untuk terus mengadvokasi PMI
yang tengah mengalami masalah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat
pihaknya akan menjemput PMI yang mengalami masalah imigrasi di Malaysia dan akan segera
pulang.

"Dalam waktu dekat kami akan menjemput temen-temen yang mengalami masalah imigrasi di
Malaysia yang alhamdulillah dibebaskan dengan tanpa denda. Itu juga atas kerja keras semua
pihak melalukan diplomasi dengan temen-teman di Malaysia," katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan moratorium dengan pemerintah
Arab Saudi untuk penempatan PMI. Nantinya penempatan melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK). Menurutnya, dengan sistem tersebut, perlindungan terhadap PMI akan lebih
maksimal karena berbadan hukum, bukan perorangan. Terkait permintaan pembukaan kembali
penempatan PMI ke luar negeri, Ida mengatakan sebelum melakukan penempatan PMI,
pihaknya masih melakukan koordinasi dan evaluasi dengan berbagai gugus tugas dan negara
penempatan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Penundaan sementara
keberangkatan PMI merupakan sebagai perlindungan terhadap PMI.

"Kami sedang menyusun protokol untuk penempatan kembali. Kami sedang koordinasi dengan
gugus tugas menyangkut kesiapan negara penempatan. Jadi kita tunda sementara
pemberangkatan karena memang semua negara penempatan juga mengalami pandemi,"
terangnya. (*).

112