Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

1337M.EKON/-06/2020 tanggal 17 Juni 2020)," kata Menteri Tenaga Kerja, IdaFauziahdalam
keterangan tertulis, Minggu (5/7).

Berdasarkan Masukan tertulis dari Serikat Pekerja-/Serikat Buruh dan Pengusaha atas RUU Cipta
Kerja, ida menegaskan bahwa perlu adanyakajianmendalamme-ngenai pemikiran yang telah
disampaikan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun Pengusaha.

Dalam rapat tersebut Menaker mempersilakan serikat pekerja maupun pengusaha utk
menambah masukan2 agar RUU Cipta Kerja benar2 dapat mewakili aspirasi berbagai pihak.
Demi perlindungan pekerja dan dunia usaha.

"Dari tanggapan dan masukan-masukan, ada beberapa pemikiran yang perlu dilalaikan
pendalaman, antara lain mengenai; Tenaga kerja asing, Jangka waktu perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT), Jenis pekerjaan dalam outsourcing/alih daya, Penerapan waktu kerja,
Penetapan upah minimum, PHKdanpesangon/'tuturida.

Isu tenaga kerja asing turut menjadi sorotan dari para serikat pekerja. Pasalnya, menurut
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh .Indonesia (KSPSI), rencana penggunaan Tenaga Kerja
Asing (TKA) tidak memerlukan izin tertulis, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran. Selain itu,
TKA buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia. Hal ini menimbulkan
kekhawatiranyangdinilai dapat menimbulkan diskriminasi, karena aturan pekerja
asingakansemakin dipermudah.
Dari itu, Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP Ka-hudndo)
berpendapat agar perlunya pengaturan yang jelas guna membatasi jenis-je-nis pekerjaan vokasi
dan start-up yang dapat diisi oleh TKA. Supaya tidak menimbulkan diskriminasi bagi para pekerja
ataupun buruh di Indonesia.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah dengan tenggat waktu
penyelesaian selama 30 hari.

Rapat dihadiri oleh Andi Gani Nena Wea, selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Yorris Raweyai, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), H. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Elly Rosita
Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Ristadi, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja nasional (KSPN), HM. Syaiful Bahri Anshori, Presiden
Konfederasi Sari bit Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumu-si), Wisprarnono Budiman, Ketua
Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN), serta Khoirul Anam, Presiden
Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (FKa-hutindo).

8