Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020
P. 138
"Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon,
penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP)," kata John Kennedy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7).
Dia mengatakan program kompensasi itu diberikan selain program yang telah ada seperti
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan Jamiman
Hari Tua (JHT).
John Kenedy mengatakan RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja
yang terkena PHK namun justru perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan
ditambah manfaatnya.
"Manfaat yang akan diterima bagi korban PHK yaitu pemberian uang misal sekian bulan
ditanggung transportasi, kemudian pemberian pelatihan vokasi," katanya, dalam acara webinar
bertajuk "Memadankan RUU Cipta Kerja: Antisipasi - Solusi Ketenagakerjaan", Kamis (23/7).
Menurut dia, manfaat dapat diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru, seluruh
manfaat itu dapat diterima pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJAMSOSTEK).
"Selain itu ada juga uang penghargaan lainnya seperti 'sweetener' sebagai tambahan di luar
upah, dan besarannya maksimal 5X Upah sesuai masa kerja. Diberikan 1 kali jangka waktu 1
tahun, tidak berlaku bagi UMK," katanya.
Menurut John, kehadiran RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan
kerja yang tidak atau belum bekerja dan bekerja tidak penuh.
Jhon menjelaskan angka pengangguran di Indonesia menyentuh 7,05 Juta orang, dengan
angkatan Kerja Baru berjumlah 2,24 Juta orang.
"Setengah Penganggur 8,14 Juta orang, Pekerja Paruh Waktu 28,41 Juta orang. Totalnya ada
45,84 Juta orang (34,4 persen) Angkatan Kerja bekerja tidak penuh," ujarnya, dikutip Antara
.
Dia menilai, melalui RUU Ciptaker, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan
pekerja yang berkelanjutan akan terwujud.
Hal itu, menurut dia, akan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia 2045
yaitu Indonesia menjadi negara maju dengan PDB Rp27 juta per kapita.
Jhon berpendapat jika RUU Cipta Kerja tidak disahkan maka lapangan kerja akan pindah negara
lain yang lebih kompetitif sehingga penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin
tinggi. (Anj/Der).
137
