Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020

Judul Sama-sama tolak Tapera, buruh + pengusaha: ini akal-akalan
Nama Media lokadata.id

Newstrend Program Tapera
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/sama-sama-tolak-tapera-buruh-pengusaha-
ini-akal-akalan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-05 06:37:00
Ukuran 0

Warna Halaman Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive

Ringkasan

Kali ini, buruh dan pengusaha satu suara. Keduanya menolak program Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera). Mereka menilai program ini hanya membawa beban baru.

SAMA-SAMA TOLAK TAPERA, BURUH + PENGUSAHA: INI AKAL-AKALAN

Kali ini, buruh dan pengusaha satu suara. Keduanya menolak program Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera). Mereka menilai program ini hanya membawa beban baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut Tapera
sebagai program mubazir. Urusan pemenuhan kebutuhan rumah, katanya, sudah dikelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Buat apa kita bentuk lembaga baru, sedangkan kita sudah punya? Peserta BPJS Tenaker sudah
ada dan jelas, dan enggak perlu nambah iuran," kata Hariyadi kepada Lokadata.id, Kamis
(4/6/2020).

"Ini kan akal-akalan saja."

Selama ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati pinjaman pembelian rumah, dengan
mencairkan 30 persen dana jaminan hari tua (JHT). Syaratnya, sudah mengikuti program BPJS
Ketenagakerjaan minimal 10 tahun.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih
mengatakan pemenuhan kebutuhan hunian seharusnya jadi tanggung jawab negara, bukan
mewajibkan warga membayar iuran.
"Dalam konteks bisnis sekalipun, ini tak masuk akal," kata Jumisih kepada Lokadata.id .

Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
mewajibkan pekerja dan pemberi kerja membayar iuran wajib untuk perumahan.

194