Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020

Besarnya, tiga persen dari gaji pokok pekerja, yang akan dibebankan kepada pemberi kerja (0,5
persen), dan pekerja (2,5 persen). Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pekerja dan perusahaan,
baik itu badan usaha milik negara atau swasta.

Menurut Jumisih, tambahan pungutan ini akan memberatkan buruh, menggerus upah riil yang
mereka terima.

Sekretaris Federasi Lintas Buruh Pabrik (FLBP) Dian Septi juga menyebut Tapera akan
menurunkan daya beli buruh.

"Jangan potong upah buruh," katanya,

"lebih baik sediakan akses agar buruh mendapat rumah layak dan terjangkau."

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang Industri (Kadin) Anton
Supit menyoroti beratnya beban iuran yang selama ini ditanggung pengusaha.

Menurut kalkulasi Anton, kewajiban pengusaha membayar iuran BPJS (Kesehatan dan
Ketenagakerjaan) bagi buruh, kini sudah mencapai 10,24 - 11,74 persen total gaji. Jika ditambah
iuran Tapera, jumlahnya menjadi 12,74 - 14,24 persen dari total gaji yang dibayarkan.
"Dan saat ini, ketika banyak perusahaan kesulitan, saat PHK marak atau pekerja dirumahkan,
tidak tepat menerbitkan kebijakan itu," katanya kepada Lokadata.id .

Kadin menganggap tenggang waktu tujuh tahun untuk mendaftarkan pekerja pada program
Tapera memang ideal. Meski demikian,

"Yang sekarang perlu diprioritaskan adalah perbaikan iklim investasi, peningkatan produktivitas
dan efisiensi perekonomian," kata Anton.

Menurut Komisioner Badan Pengelola Tapera Adi Setianto, pemotongan tiga persen gaji
karyawan untuk iuran Tapera tak menyalahi aturan apapun.

"Ini sudah diatur sejak lama dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional," katanya kepada
Lokadata.id , Kamis (4/6/2020).

Dengan Tapera, Adi menjanjikan model pembiayaan perumahan yang lebih transparan dan
fleksibel.

Menurut Adi, seluruh peserta Tapera berhak mendapat dua imbal balik:

(1) prioritas fasilitas kredit untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah , dan

(2) pengembalian simpanan beserta hasil investasi.
Prioritas fasilitas kredit tak bisa dinikmati seluruh peserta, tapi spesial untuk yang memenuhi
syarat, seperti

(1) kepesertaan minimal 12 bulan,

(2) termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah,

(3) belum punya rumah, atau

(4) menggunakan untuk pembelian, pembangunan, atau perbaikan rumah pertama.

195