Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 199
"Biasanya UMKM itu harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja
cukup satu izin tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal," kata politikus Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Selain itu, RUU Ciptaker juga akan mengatur persyaratan pembuatan usaha dengan memastikan
kemudahan membuat usaha tingkat menengah. Dalam rapat tersebut, DPR juga membahas
tentang pentingnya data tunggal jumlah pelaku UMKM.
"Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa. Ini penting sekali supaya jika ada
stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa efektif," papar Baidowi.
Ahli hukum Bambang Kesowo memberikan sejumlah saran jika DPR ingin tetap melanjutkan
pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Bambang menegaskan omnibus law tidak berfungsi
untuk menghapus atau mengubah undang-undang yang sudah ada.
"Tetapi, ketika bicara omnibus, kita itu punya kemauan ternyata isinya menghapus, mengubah,
mencabut. Yang saya luruskan, hati-hati, omnibus itu bukan begitu karakternya, bukan begitu
fungsinya," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat umum virtual dengan Panja RUU Cipta
Kerja Baleg DPR, Rabu (29/5). (Uta/P-1).
198
