Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 197

"Jelas ini kan perhatian Pak Jokowi: menyediakan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan
              rendah," kata Adi.

              "Kami fokus mengatasi  backlog  perumahan bagi mereka."  Menurut BP Tapera, jumlah rumah
              tangga yang saat ini belum punya rumah mencapai  11,4 juta  -- data ini belum diperbarui sejak
              2015 silam.

              CEO  Indonesia  Property  Watch  Ali  Tranghanda  menyatakan  program  Tapera  tak  banyak
              membawa manfaat.

              "Dana hanya digunakan untuk membantu masyarakat penghasilan rendah agar punya rumah.
              Padahal golongan menengah pun punya hak untuk memiliki rumah," kata Ali dalam  rilisnya
              kepada wartawan.

              Sementara  itu,  pengamat  kebijakan  publik  dari  Universitas  Trisakti  Trubus  Rahadiansyah
              menyatakan, program ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan
              hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

              Meski begitu, Trubus mewanti-wanti agar kebijakan ini diawasi ketat untuk menekan potensi
              penyimpangan.

              "Pemerintah ingin memberi harapan kepada masyarakat untuk memiliki rumah," tutur Trubus
              kepada  Lokadata.id  .

              Perihal potensi penyimpangan sempat disindir Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan
              (OJK) Wimboh Santoso. Dia berharap BP Tapera tak bernasib sama seperti  lembaga keuangan
              lain  yang mengalami masalah gagal bayar.

              "Prinsipnya,  BP  Tapera  sama  dengan  lembaga  keuangan  lain,"  kata  Wimboh,  "harus
              menerapkan kaidah  governance  dan  prudent.





































                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202