Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 198
Judul Omnibus Law Ciptaker kembali Dibahas
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/318376-omnibus-law-ciptaker-
kembali-dibahas
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-05 05:45:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Setelah sempat tertunda 1 hari, kemarin Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya kembali
melanjutkan rapat pembahasan omnibus law RUU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker). Pembahasan
omnibus law RUU Ciptaker yang dilakukan di tengah masa reses kali ini membahas materi dari
klaster usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diyakini bermanfaat untuk mendorong
kemajuan UMKM.
OMNIBUS LAW CIPTAKER KEMBALI DIBAHAS
SETELAH sempat tertunda 1 hari, kemarin Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya kembali
melanjutkan rapat pembahasan omnibus law RUU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker). Pembahasan
omnibus law RUU Ciptaker yang dilakukan di tengah masa reses kali ini membahas materi dari
klaster usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang diyakini bermanfaat untuk mendorong
kemajuan UMKM.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, pembahasan omnibus law RUU
Ciptaker sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. Pembahasan dilakukan secara
terbuka dan dapat diakses publik sesuai dengan perundang-undangan. DPR menargetkan
omnibus law Ciptaker bisa segera selesai dan siap ditayangkan ke publik.
"Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah mendapatkan izin dari
pimpinan," jelas Baidowi di Jakarta.
Baidowi menuturkan pembahasan omnibus law RUU Ciptaker tidak berhenti pada
ketenagakerjaan yang selama ini menjadi pro dan kontra di masyarakat. Penting bagi DPR untuk
segera menyelesaikan pembahasan omnibus law RUU Ciptaker yang merupakan RUU inisiatif
dari pemerintah. Dari 11 klaster yang ada, klaster UMKM merupakan klaster penting yang perlu
segera diselesaikan DPR agar semakin mempermudah izin berusaha para pelaku UMKM. Izin
UMKM akan dipangkas menjadi satu kali perizinan yang mencakup semua hal termasuk sertifikat
halal dan sertifikat SNI.
197
