Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 42
"Ini bukti bahwa antusiasme masyarakat sangat besar dan positif. Tidak semua masyarakat
suka disuapi saja, ada juga yang menginginkan upskilling dan reskilling ketika mereka
dirumahkan karena pandemi," kata Nurul.
Temuan data dari Indikator - Politik Indonesia terkait realokasi anggaran belanja pemerintah
mengatasi dampak Covid-19 mencatat 36,3 persen publik mengharapkan bantuan kebutuhan
pokok bagi rakyat kecil dan 18,5 persen menilai bantuan uang tunai lebih penting untuk
diberikan.
Sementara, ada 12,1 persen yang menilai penciptaan lapangan kerja bagi warga yang
kehilangan pekerjaan juga penting untuk dilakukan.
Nurul melihat, angka 12,1 persen ini perlu diteliti kembali berasal dari latar belakang yang
seperti apa. Menurutnya, tidak sedikit memang masyarakat yang menilai kebutuhan akan skill
baru pasca terkena PHK adalah solusi yang tepat untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan
pemulihan ekonomi ke depannya.
"Cara berpikir dan preferensi ini yang belum umum di masyarakat. Kita perlu yakinkan
masyarakat bahwa skema bantuan tak selamanya sembako dan tunai saja," kata Nurul.
Jawab Kebutuhan Ekonomi
Nurul menilai program Kartu Prakerja juga tidak datang begitu saja sebagai bantalan ekonomi
menghadapi krisis. Programnya sudah dimodifikasi untuk menjawab kebutuhan ekonomi
sekarang.
"Alokasinya ditingkatkan menjadi Rp20 triliun, jumlah target penerimanya ditambah menjadi 5,6
juta orang, jumlah bantuannya juga ditingkatkan. Ini kan supaya relevan dengan kondisi saat
ini tapi mampu menjadi solusi masalah ekonomi ke depannya," kata Nurul melanjutkan.
Indikator - Politik Indonesia menyelenggarakan survei terkait persepsi publik terhadap
penanganan Covid-19 dengan melibatkan 1,200 responden menggunakan kontak telepon.
Tingkat toleransi kesalahan survei di angka 2,9% dan tingkat kepercayaannya 95%. Survei
dilakukan pada 16-18 Mei 2020 yang lalu.
41
