Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 40

Dalam  kebijakan-kebijakan  sebelumnya,  kata  dia,  pimpinan  perusahaan  serta  pimpinan  unit
              kerja serikat pekerja diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran Covid-19 di perusahaannya,
              dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja. Pimpinan perusahaan, kata dia,
              diwajibkan  untuk  menyediakan  sarana  cuci  tangan,  menjaga  kebersihan  ruangan  dan
              lingkungan perusahaan secara rutin, membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan
              yang melibatkan banyak orang, serta mengecek suhu tubuh pekerja.

              Ade  mengatakan,  AKB  di  sektor  ketenagakerjaan  akan  berjalan  efektif  apabila  semua
              stakeholder ketenagakerjaan patuh terhadap SOP dan protokol yang dikeluarkan pemerintah
              pusat maupun pemerintah daerah.

              "Perlu sinergi dan kolaborasi untuk menjalankan protokol kesehatan dan protokol pencegahan
              dalam  pelayanan  ketenagakerjaan,  terutama  dalam  penetapan  kebijakan  antara  pemerintah
              pusat dan daerah," katanya.

              SOP  AKB  Ketenagakerjaan,  kata  dia,  di  Jabar  akan  dikirimkan  ke  Gugus  Tugas  Percepatan
              Penanggulangan Covid-19 Jabar dan Dinas Kesehatan Jabar untuk dijadikan bagian  Protokol
              AKB    di  Jabar.  Agar  protokol  AKB  di  sektor  ketenagakerjaan  berjalan  optimal,  kata  dia,
              Disnakertrans  Jabar  akan  melaksanakan  pengawasan,  serta  pemeriksaan  norma
              ketenagakerjaan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

              "Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, PHI, Ombudsman RI, bahkan
              APIP dan APH, dalam pengawasan terhadap perusahaan dan pekerja atas kepatuhan jalankan
              protokol saat memasuki AKB," papar Ade.

              Ade melaporkan, 17.300 pekerja Jabar di PHK dan 78.992 pekerja di rumahkan selama pandemi
              COVID-19. Kemudian, sekitar 5.573 Pekerja Migran Indonesia asal Jabar mengalami repatriasi.
              Disnakertrans Jabar pun, kata dia, menyediakan layanan asistensi bagi pekerja yang dirumahkan
              dan terkena PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK)
              Disnakertrans Jabar.

              "Tapi, kami tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi bagi pendaftar LAUK-PK yang
              dinyatakan lulus  seleksi dari  Jabar,  termasuk  pelaksanaan  pelatihan  yang  dilaksanakan  bagi
              yang lulus," katanya..
































                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45