Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 43
Judul 17.300 pekerja di Jawa Barat kena PHK karena pandemi COVID-19
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/166912/17300-pekerja-di-jawa-
barat-kena-phk-karena-pandemi-covid-19
Jurnalis Zaenal A.
Tanggal 2020-06-07 22:08:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar)
menyatakan sebanyak 17.300 pekerja Jabar sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan 78.992 pekerja dirumahkan selama pandemi COVID-19, kemudian sekitar 5.573 pekerja
migran Indonesia asal Jabar mengalami repatriasi atau dipulangkan ke Indonesia.
17.300 PEKERJA DI JAWA BARAT KENA PHK KARENA PANDEMI COVID-19
Bandung - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar)
menyatakan sebanyak 17.300 pekerja Jabar sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
dan 78.992 pekerja dirumahkan selama pandemi COVID-19, kemudian sekitar 5.573 pekerja
migran Indonesia asal Jabar mengalami repatriasi atau dipulangkan ke Indonesia.
"Kami (Disnakertrans Jabar) menyediakan layanan asistensi bagi mereka yang dirumahkan dan
terkena PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK)
Disnakertrans Jabar," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Bandung, Minggu..
Namun, kata Ade, pihaknya tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi bagi pendaftar
layanan asistensi bagi pekerja untuk Kartu Prakerja atau LAUK-PK yang dinyatakan lulus seleksi
dari Jabar, termasuk pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi yang lolos.
Ade menjelaskan, sebelum penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan kegiatan ekonomi
bergerak penuh, Pemerintah Provinsi Jabar menyusun protokol kesehatan di tempat kerja secara
komprehensif.
Ia menyatakan, protokol kesehatan harus disusun dengan rinci, supaya pekerja tetap terlindungi
dari potensi sebaran COVID-19 di tempat kerja.
"Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kami sudah menetapkan beberapa kebijakan
terkait protokol kesehatan dan protokol pencegahan COVID-19 dalam pelayanan
ketenagakerjaan," kata Ade.
42
