Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 45
Judul Pengawasan Aktivitas Perkantoran Masa Transisi PSBB Harus
Diperketat
Nama Media sindonews.com
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/61858/171/pengawasan-aktivitas-
perkantoran-masa-transisi-psbb-harus-diperketat-1591542378
Jurnalis Bima Setiyadi
Tanggal 2020-06-07 22:04:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Sejumlah aktivitas di Jakarta kembali bergeliat mulai Senin (8/6/2020). Salah satunya kegiatan
perkantoran. Pengawasan kegiatan perkantoran di masa transisi Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) harus diperketat.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, dengan dibukanya
aktivitas perkantoran tentu bisa menggeliatkan kembali ekonomi Jakarta. Hanya tinggal
bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
PENGAWASAN AKTIVITAS PERKANTORAN MASA TRANSISI PSBB HARUS
DIPERKETAT
JAKARTA - Sejumlah aktivitas di Jakarta kembali bergeliat mulai Senin (8/6/2020). Salah
satunya kegiatan perkantoran. Pengawasan kegiatan perkantoran di masa transisi Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) harus diperketat.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, dengan dibukanya
aktivitas perkantoran tentu bisa menggeliatkan kembali ekonomi Jakarta. Hanya tinggal
bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
"Untuk shiftnya sama pembagian kerjanya harus ada peran aktif dari Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi untuk mengawasinya sehingga penyebaran Corona bisa teratasi dan
kegiatan ekonomi bisa terus berjalan," ujarnya, Minggu (7/6/2020).
( Dia mengimbau Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi terus menggencarkan
sosialisasi kebijakan pelonggaran aktivitas perkantoran di masa transisi PSBB kepada para
pengusaha atau pemilik perusahaan. Termasuk memastikan kedisiplinan penggunaan protokol
kesehatan tetap terjaga ketika aktivitas kantor berlangsung.
Agar pengawasan aktivitas perkantoran saat masa transisi PSBB DKI berjalan efektif,
Pandapotan mengusulkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi berkoordinasi dengan
44
