Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 44
Selama PSBB tingkat provinsi berjalan, Disnakertrans Jabar telah mengeluarkan tiga surat
edaran. Pertama, Surat Kadisnakertrans Jabar No. 443/1347/Disnakertrans tentang Protokol
Pencegahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.
Kemudian, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar No. 560/1471/Disnakertrans tentang
Pemantauan Dampak COVID-19 terhadap Keberlangsungan Hidup Pekerja/Buruh dan
Perusahaan/Industri di Jabar.
Terakhir, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar No. 443/2100/Disnakertrans tentang Pencegahan
Penyebaran COVID-19 Pasca Hari Libur Keagamaan.
"Kebijakan yang sudah diberlakukan akan menjadi acuan untuk menyusun SOP
perusahaan/industri/perkantoran saat AKB di Jabar berjalan. Termasuk Surat Edaran Gubernur
Jabar tentang pelaksanaan social distancing di lingkungan perusahaan," ujar Ade.
Dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat
pekerja diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 di perusahaannya, dengan
mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan
ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, membatasi kontak fisik antara pekerja,
menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan mengecek suhu tubuh pekerja.
Ade menyatakan, AKB di sektor ketenagakerjaan akan berjalan efektif apabila semua
stakeholder ketenagakerjaan patuh terhadap SOP dan protokol yang dikeluarkan pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah.
"Perlu sinergi dan kolaborasi untuk menjalankan protokol kesehatan dan protokol pencegahan
dalam pelayanan ketenagakerjaan, terutama dalam penetapan kebijakan antara pemerintah
pusat dan daerah," katanya.
"SOP AKB Ketenagakerjaan di Jabar akan dikirimkan ke Gugus Tugas Percepatan
Penanggulangan COVID-19 Jabar dan Dinas Kesehatan Jabar untuk dijadikan bagian Protokol
AKB di Jabar," katanya.
Supaya protokol AKB di sektor ketenagakerjaan berjalan optimal, Disnakertrans Jabar akan
melaksanakan pengawasan, serta pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
"Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, PHI, Ombudsman RI, bahkan
APIP dan APH, dalam pengawasan terhadap perusahaan dan pekerja atas kepatuhan jalankan
protokol saat memasuki AKB," kata Ade.
.
43
