Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 245
bisa taat, " kata Plt. Dirjen PPK dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Iswandi Hari di Jakarta, Jumat (17/7/2020).
Iswandi menyatakan, dalam menyelesaikan pelanggaran aturan ketenagakerjaan, pihaknya
mendahulukan penegakan hukum preventif edukatif dan preventif yustisi.
"Apabila dua cara tersebut sudah dilakukan, tetapi masih diabaikan atau tidak diindahkan, maka
menjalankan represif yustisia berupa diajukan tuntutan hukum ke pengadilan,"kata Iswandi.
Berdasarkan keputusan pengadilan, kedua pimpinan perushaan tersebut dinilai melanggar pasal
28 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi:
"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau
tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak
menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat
buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah
pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti
pembentukan serikat pekerja/serikat buruh."
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi penjara
paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan
paling banyak Rp 500 juta. (*).
244
