Page 127 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul Penetapan UMP tetap sah meski ada uji materi UU Cipta Kerja, kata
Pakar hukum Unpad
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/berita/337365/penetapan-ump-tetap-
sah-meski-ada-uji-materi-uu-cipta-kerja-kata-pakar-hukum-unpad
Jurnalis Zaenal A.
Tanggal 2021-11-24 23:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Holyness N Singadimedja (Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad)) Kalau
alasannya itu (UMP tidak sah karena UU Cipta Kerja sedang ada judicial review di MK), itu harus
dipahami baik-baik. Karena ada azas praduga keabsahan. Jadi dengan walaupun ada 'judicial
review' (uji materi) maka itu keputusannya tetap sah

positive - Holyness N Singadimedja (Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad))
Pandangan saya, sesuai dengan norma asas dan ketentuan MK, sekalipun di pasal 58 bahwa
aturan yang diajukan judicial review tetap memiliki ketetapan hukum, jadi tetap berlaku PP 36
Tahun 2021

negative - Holyness N Singadimedja (Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad)) Akan
kembali ke penetapan yang sebelumnya. Jadi, selama belum ada keputusan, tetap sah
diberlakukan prosesnya seperti itu

negative - Holyness N Singadimedja (Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad)) Saya
merasa UU ini sangat mengunci pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur karena ini untuk
program strategis nasional. Pemda harus ikuti dan merujuk ke UU Cipta Kerja

negative - Holyness N Singadimedja (Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad)) Kalau
soal demo itu hak bersuara mengeluarkan pendapat. Menurut saya itu bebas saja, dan tidak bisa
dilbilang salah. Jadi boleh saja menyampaikan aspirasi cuma penentuan upah ini sudah jelas dan
tegas aturannya

Ringkasan

Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr Holyness N Singadimedja mengatakan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang dilakukan pemerintah provinsi tetap
sah meskipun saat ini ada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

126