Page 132 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 132
"Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak
menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Indah
Anggoro Putri ketika menjawab pertanyaanmelalui aplikasi pesan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menjelaskan bahwa sanksi administratif itu dapat berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara
upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.
Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022
dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, kata
Putri, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi. Usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan
sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015.
Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama
seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.
"Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala
upah di dalam UU Cipta Kerja, kami akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala
upah serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur
dan skala upah di dalam PKB perusahaan," kata Putri.
131
