Page 136 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Menurutnya, angka UMK di wilayahnya kini sudah cukup tinggi, yakni Rp4,2 juta, di atas UMK
wilayah Kota Bogor yang senilai Rp4,1 juta. Pasalnya, tahun lalu angka UMK wilayah Kota Bogor
juga tidak mengalami kenaikan.

"Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7 persen," kata Ade Yasin.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menggelar rapat pleno untuk membahas
kenaikan UMK tahun 2022, meski seharusnya ditetapkan 25 November 2021, seperti tertuang
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11
Tahun 2020.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda
Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi
perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.

"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak
berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,"
terang Iskandar.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya
pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Pasalnya, selama tahun 2020,
pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga
berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa
dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi,
penundaan pajak atau retribusi daerah. (Ant)

135