Page 195 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 195
Judul Kemnaker ingatkan ada sanksi jika tak terapkan struktur dan skala
upah
Nama Media kepri.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/2544713/kemnaker-
ingatkan-ada-sanksi-jika-tak-terapkan-struktur-dan-skala-upah
Jurnalis Endang Sukarelawati
Tanggal 2021-11-24 20:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi
bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja
dengan masa kerja di atas satu tahun. "Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi
perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan
dikenakan sanksi administratif," kata Indah Anggoro Putri ketika menjawab pertanyaan ANTARA
melalui aplikasi pesan yang diterima di Jakarta, Rabu.
KEMNAKER INGATKAN ADA SANKSI JIKA TAK TERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA
UPAH
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengingatkan adanya sanksi
bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja
dengan masa kerja di atas satu tahun.
"Berdasarkan Pasal 79 PP No. 36 Tahun 2021, bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak
menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Indah
Anggoro Putri ketika menjawab pertanyaan ANTARA melalui aplikasi pesan yang diterima di
Jakarta, Rabu.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker menjelaskan bahwa sanksi administratif itu dapat berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara
upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.
194
