Page 199 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 199

Judul               UMP Maluku Utara naik menjadi Rp2.862.231
                Nama Media          lampung.antaranews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://lampung.antaranews.com/berita/565721/ump-maluku-utara-
                                    naik-menjadi-rp2862231
                Jurnalis            Edy Supriyadi
                Tanggal             2021-11-24 20:49:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              daerah itu tahun 2022 sebesar Rp2.862.231 atau naik 5,17 persen dari UMP tahun sebelumnya.
              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Malut, Ridwan Goal Putra Hasan di Ternate,
              Rabu, menyatakan untuk tahun 2022 UMP naik menjadi Rp2.862.231, naik 5,17 persen atau naik
              sebesar Rp140.701, jika dibanding besaran UMP tahun 2021 yakni Rp2.721. 530.


              UMP MALUKU UTARA NAIK MENJADI RP2.862.231

              Ternate  -  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Maluku  Utara  (Malut)  menetapkan  Upah  Minimum
              Provinsi (UMP) daerah itu tahun 2022 sebesar Rp2.862.231 atau naik 5,17 persen dari UMP
              tahun sebelumnya.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Malut, Ridwan Goal Putra Hasan di Ternate,
              Rabu, menyatakan untuk tahun 2022 UMP naik menjadi Rp2.862.231, naik 5,17 persen atau naik
              sebesar Rp140.701, jika dibanding besaran UMP tahun 2021 yakni Rp2.721. 530.

              Hal  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Maluku  Utara,  Nomor
              409/KPTS/MU/2021 tertanggal 17 November 2021.
              Keputusan Gubernur tersebut, selain untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
              Tahun  2021  tentang  Pengupahan  juga  mempertimbangkan  rekomendasi  dari  Dewan
              Penggupahan Provinsi (Depeprov) Malut.

              "Keputusan  itu  juga  mempertimbangkan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  dan  khususnya
              pemulihan ekonomi Provinsi Maluku Utara," ujarnya.

              Ridwan  mengatakan  Penetapan  UMP  Provinsi  Malut  memperhatikan  Surat  Edaran  Menteri
              Tenaga  Ketenagakerjaan  Nomor  B-M/283/HI:01.00/XI/2021,  tentang  Penyampaian  Data
              Perekonomian  dan  Ketenagakerjaan  Dalam  Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  Malut  tahun
              2022.


                                                           198
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204