Page 197 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 197
Judul Gubernur yang Belum Tetapkan UMP 2022 Bisa Kena Sanksi
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211124201251-92-
725684/gubernur-yang-belum-tetapkan-ump-2022-bisa-kena-sanksi
Jurnalis Rabu, 24 Nov 2021 20:50 WIB
Tanggal 2021-11-24 20:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau
sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait
pemberhentian sementara atau permanen
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian upah
minimum adalah 1,09 persen
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda)
segera menetapkan upah minimal provinsi ( UMP ) 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul
Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022
memiliki alasan tertentu.
GUBERNUR YANG BELUM TETAPKAN UMP 2022 BISA KENA SANKSI
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda)
segera menetapkan upah minimal provinsi ( UMP ) 2022.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran
upah minimum provinsi (UMP) 2022 memiliki alasan tertentu.
Mengingat ketentuan tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka mandatorinya harus dilaksanakan.
Jika daerah tidak segera menetapkan UMP, maka akan ada sanksi tersendiri.
196
