Page 198 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 198
"Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain
seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen," kata
Chairul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/11).
Oleh sebab itu, Chairul juga berharap agar provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP
2022 akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Kemnaker menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022
hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini.
"Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," imbuh Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar
Terbuka Kemnaker, Senin (15/11) lalu.
Kendati demikian, ia menegaskan penyesuaian tersebut tidak menjadi acuan upah minimum
yang naik pada tahun depan. Penetapan kenaikan UMP ditetapkan oleh gubernur masing-masing
daerah paling lambat 20 November lalu.
Namun, hingga Rabu (24/11), masih ada satu provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP
2022 yaitu Provinsi Maluku. Daerah tersebut saat ini memiliki upah minimum Rp2.604.961 (UMP
2021).
197
