Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 200
Sebelumnya, Ridwan Goal Putra Hasan, yang juga Ketua dari Dewan Pengupahan Provinsi Malut,
dalam keterangannya menegaskan penentuan UMP mengacu pada aturan atau regulasi yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, penetapan UMP tidak bisa bergeser dari aturan perundang-undangan dan peraturan
tentang penetapan UMP dan UMK sudah melalui kesepakatan dan sudah diputuskan dengan
mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak pengusaha (Apindo), organisasi Serikat
Pekerja (SPSI dan SPN) serta perwakilan dari BPS Maluku Utara dan akademisi dari Universitas
Khairun Ternate," terang Ridwan.
199
