Page 511 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 511
Dari 34 provinsi, sebanyak 32 provinsi sudah menetapkan besaran dan kenaikan UMP tahun
2022.
Dari data kenaikan UMP tahun 2022, upah terbesar adalah di Jakarta yang mencapai Rp
4.452.724.
UMP tahun 2022 terbesar kedua adalah di Papua yang mencapai Rp 3.561.932.
Sedangkan UMP tahun 2022 terbesar ketiga adalah Sulawesi Utara (Sulut) sebesar Rp 3.310.723.
Besaran UMP tahun 2022 tersebut hanya mengalami kenaikan yang tipis dibandingkan tahun
2021.
Seperti diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan, besaran kenaikan UMP tahun 2022 sangat
kecil.
Hal ini karena kondisi ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar perhitungan UMP, bernilai kecil.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UMP pada tahun 2022 naik rata-rata sebesar 1,09%.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan besaran kenaikan UMP itu saat menggelar
konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 pada 16 November
2021.
Kebijakan penetapan Upah Minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Besaran UMP terendah tahun 2022 adalah di Jawa Tengah Rp 1.813.011. Tahun 2021, besaran
UMP Jawa Tengah sebesar Rp 1.798.979.
UMP terendah kedua tahun 2022 adalah Yogyakarta yang sebesar Rp 1.840.951. Lalu UMP tahun
2022 terendah ketiga adalah di Jawa Barat Rp 1.841.487.
Daftar UMP tahun 2022 Dikutip dari Kontan.co.id, berikut daftar UMP tahun 2022 di sejumlah
daerah per Minggu 21 November 2021: Para gubernur di Indonesia telah menetapkan upah
minimum di masing-masing wilayahnya. Tercatat, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022
rata-rata naik 1,09%.
Besaran UMP tahun 2022 di daerah lain masih menunggu keputusan gubernur. Sebagai
perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021 Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad,
memprediksi tingkat konsumsi masyarakat akan turun seiring dengan kenaikan UMP 2022 yang
relatif rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab, tahun depan diproyeksikan inflasi
mendekati 3%.
"Bagaimana bicara daya beli optimal, konsumsi mereka akan menyesuaikan," ucap Tauhid.
Dia khawatir kenaikan UMP yang rendah ini berdampak pada tidak diimpelementasikannya
kenaikan tersebut di lapangan. "PP 36/2021 jadinya kontraproduktif," ujar Tauhid.
Tauhid menilai, kenaikan UMP tidak akan sampai 3% pada tahun-tahun berikutnya, meski
ekonomi sudah membaik ke depannya. Lebih lanjut, Tauhid menilai UMP tidak serta merta
menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, untuk pengentasan kemiskinan
diperlukan adanya penciptaan lapangan kerja.
"Tergantung katakanlah kalau misalnya ada investasi baru masuk dengan standar upah yang
seperti ini. Mungkin dari sisi itu bisa mendorong katakanlah orang yang menganggur atau berada
di bawah garis kemiskinan bisa mendapatkan pekerjaan karena upah yang seperti ini. Tapi saya
510
