Page 85 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 85
Judul PP 36/2021 Sah Pegawai Lama Bisa Negosiasi Upah
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Novianti Nurulillah
Tanggal 2021-11-25 05:31:00
Ukuran 220x190mmk
Warna Warna
AD Value Rp 82.500.000
News Value Rp 412.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Holyness N Singadimedja (Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran) Meski JR,
aturan PP 36/2021 itu tetap sah karena dilindungi norma konstitusi Pasal 58 ada asas praduga
keabsahan. Sehingga, PP 36/2021 itu sah sebelum ada keputusan pembatalan dari MK.
Sementara, saat ini, masih dalam proses J R
neutral - Holyness N Singadimedja (Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran) Bisa kita
laksanakan ketentuannya, selama belum ada putusan MK
negative - Holyness N Singadimedja (Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran) UU Cipta
Kerja ini mengunci pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur. Pemda harus mengikuti pusat
dan harus melaksakan proyek strategis nasional merujuk ketentuan pusat. Ada sanksi ketat. Ini
menutup ruang diskresi pemerintah daerah
neutral - Holyness N Singadimedja (Pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran) Namun,
karena demo adalah hak bersuara, berpendapat menyampaikan aspirasi, boleh-boleh saja
neutral - Asep Jamaludin (Koordinator Aksi Buruh) Berbagai upaya sudah kita lakukan. Kita
meminta Pak Plt Wali Kota Cimahi untuk menaikkan upah minimal 10 persen
Ringkasan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini dalam proses judicial review
(JR). Hal itu kemudian muncul suara yang menyebutkan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tidak sah dijadikan acuan sistem pengupahan. Mengomentari hal itu, pengamat hukum dari
Universitas Padjadjaran Holyness N Singadimedja memastikan, meski Undang-Undang Nomor
Tahun 2020 saat ini tengah dalam proses judicial review (JR) Mahkamah Konstitusi (MK), aturan
yang tertuang dalam turunannya tetap sah dan mengikat. Seperti halnya PP 36/2021 tentang
pengupahan yang menjadi landasan penetapan UMP maupun UMK 2022 ini.
84
