Page 90 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 90
Judul Usulkan UMK Naik 1,17 Persen
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg12
Jurnalis MIM
Tanggal 2021-11-25 05:13:00
Ukuran 130x35mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.850.000
News Value Rp 56.550.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemkot Tangsel telah mengusulkan kenaikan 1,17 persen upah minimum kota (UMK) ke
Pemprov Banten. Usulan tersebut diambil berdasar perhitungan PP Nomor 36 Tahun 2021. Wali
Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, terkait penentuan UMK 2022, dirinya telah bersurat
ke menteri ketenagakerjaan dan Pemprov Banten. Sebab, pada 2022, ada perbedaan yang cukup
jauh antara pihak pekerja dan pengusaha di Kota Tangsel.
USULKAN UMK NAIK 1,17 PERSEN
CIPUTAT - Pemkot Tangsel telah mengusulkan kenaikan 1,17 persen upah minimum kota (UMK)
ke Pemprov Banten. Usulan tersebut diambil berdasar perhitungan PP Nomor 36 Tahun 2021.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, terkait penentuan UMK 2022, dirinya telah
bersurat ke menteri ketenagakerjaan dan Pemprov Banten. Sebab, pada 2022, ada perbedaan
yang cukup jauh antara pihak pekerja dan pengusaha di Kota Tangsel.
"Biar nanti ditetapkan menteri atau gubernur nanti lebih ke mekanismenya. Bukan angkanya,
tapi persentase. Kan pekerja minta kenaikan 10 persen. Apindo minta relatif tetap, enggak
ketemu kalau musyawarah. Jadi, kami bersepakat untuk mengusulkan itukepusat dangubemuif
ungkapnya di Puspemkot Tangsel, Gputat, kemarin (24/11).
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangsel Sukanta mengatakan,
berdasar hasil perhitungan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021, di Kota Tangsel, ada kenaikan 1,17
persen dari UMK 2021. Jumlahnya sekitar Rp 49 ribu.
"Tapi, serikat menolak perhitungan melalui PP itu. Dia minta 10 persen. Apindo menolak kenaikan
karena pandemi. Selain itu, Tangsel biasanya tidak melebihi UMK kabupaten, paling tidak sama.
Dan itu sSudah kami sampaikan kepada gubernur Banten pada 23 November," ungkapnya.
Sukanta menjelaskan, Apindo menolaknya juga karena banyak perusahaan di Tangsel yang
karyawannya beroperasi di kabupaten. Karena itu, bila UMK Kota Tangsel berbeda dengan
Kabupaten Tangerang, Apindo akan merasa kesulitan dalam pola penggajian karyawannya.
89
