Page 88 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 88
Judul MPBI DIJ Tolak Penetapan UMP
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Dri
Tanggal 2021-11-25 05:22:00
Ukuran 68x188mmk
Warna Warna
AD Value Rp 88.060.000
News Value Rp 440.300.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Irsad Ade Irawan (Juru bicara MPBI DIJ) Jadi, percuma saja, naiknya tidak bisa untuk
mencukupi KHL
Ringkasan
Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2022 belum memuaskan kalangan pekerja. Mereka
pun turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Mereka menilai kenaikan UMP belum bisa
mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL). Massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh
Indonesia (MPBI) DIJ kemarin (24/11) menggelar aksi di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja. Mereka
menuntut gubernur DIJ perlu mencabut SK dan merevisi penetapan UMP dan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2022. Sebab, menurut mereka, nominal kenaikan yang sudah ditetapkan
masih kurang dari angka Rp 3 juta sesuai dengan KHL buruh di DIJ.
MPBI DIJ TOLAK PENETAPAN UMP
Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2022 belum memuaskan kalangan pekerja. Mereka
pun turun ke jalan untukmenyuarakan penolakan. Mereka menilai kenaikan UMP belum bisa
mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL).
Massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DI Jkemarin (24/11)
menggelar aksi di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja. Mereka menuntut gubernur DIJ perlu mencabut
SK dan merevisi penetapan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Sebab,
menurut mereka, nominal kenaikan yang sudah ditetapkan masih kurang dari angka Rp 3 juta
sesuai dengan KHL buruh di DIJ.
"Jadi, percuma saja, naiknya tidak bisa untuk mencukupi KHL," kata juru bicara MPBI DIJ Irsad
Ade Irawan di sela unjuk rasa kemarin.
87
