Page 86 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

PP 36/2021 SAH PEGAWAI LAMA BISA NEGOSIASI UPAH

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini dalam proses judicial review
(JR). Hal itu kemudian muncul suara yang menyebutkan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tidak sah dijadikan acuan sistem pengupahan.

Mengomentari hal itu, pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran Holyness N Singadimedja
memastikan, meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 saat ini tengah dalam proses judicial
review (JR) Mahkamah Konstitusi (MK), aturan yang tertuang dalam turunannya tetap sah dan
mengikat. Seperti halnya PP 36/2021 tentang pengupahan yang menjadi landasan penetapan
UMP maupun UMK 2022 ini.

"Meski JR, aturan PP 36/2021 itu tetap sah karena dilindungi norma konstitusi Pasal 58 ada asas
praduga keabsahan. Sehingga, PP 36/2021 itu sah sebelum ada keputusan pembatalan dari MK.
Sementara, saat ini, masih dalam proses JR," ujar Holy dalam Zoom Meeting, Rabu (24/11/2021).

Untuk diketahui, dalam Pasal 58 UU MK berbunyi, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah
Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Menurut Holy, sampai MK belum memutuskan UU Cipta Kerja sah atau tidak diberlakukan, maka
sebelum ada putusan MK, rujukan ini masih bisa dilaksanakan. Sehingga, UU Cipta Kerja maupun
turunannya bisa dilaksanakan. "Bisa kita laksanakan ketentuannya, selama belum ada putusan
MK," ujar dia.

Dengan demikian, sifatnya masih mengikat. Dan tetap dapat menjadi rujukan hukum.

Negosiasi

Sementara itu, terkait masih potensi penolakan terhadap PP 36/2021, Holy mengatakan, aturan
UMK itu hanya untuk pekerja yang baru masuk sampai satu tahun. Pekerja di atas satu tahun
dapat melakukan negosiasi upah dengan perusahaan.

"UU Cipta Kerja ini mengunci pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur. Pemda harus mengikuti
pusat dan harus melaksakan proyek strategis nasional merujuk ketentuan pusat. Ada sanksi
ketat. Ini menutup ruang diskresi pemerintah daerah," tuturnya.

Holy menambahkan, lebih baik negosiasi dalam hal UMK ini. "Namun, karena demo adalah hak
bersuara, berpendapat menyampaikan aspirasi, boleh-boleh saja," ucapnya.

Sementara itu, ribuan buruh di Kota Cimahi turun ke jalan menuntut penetapan Upah Minimum
Kota (UMK) tahun 2022 naik 10 persen.

Mereka meminta Pemkot Cimahi untuk mengabaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena kenaikan upah
sangat minim.
Aksi buruh bertepatan dengan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Cimahi. Nilai rekomendasi
UMK yang ditetapkan pada pleno akan diserahkan ke Pemprov Jabar untuk ditetapkan.

Buruh mulai bergerak dari kawasan Industri Melong-Cibaligo. Mereka bergerak ke jalan hingga
berakhir di depan Kantor Pemkot Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah. Keberadaan
buruh memblokade jalan hingga dilakukan penutupan arus lalu lintas.

Koordinator aksi buruh, Asep Jamaludin menyatakan, kegiatan tersebut merupakan aksi lanjutan
untuk menuntut kenaikan UMK Cimahi 2022.

85