Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 Mei 2019
P. 71
AJI Bandung beserta korban akan mengadukan aksi sewenang-wenang aparat
kepolisian tersebut ke Propam.
"Ini kan katanya penyembuhannya satu jaman lagi, kita akan lapor ke Propam
setelah ini," ujar Ari.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Moeldoko membeberkan ada
tiga tuntutan yang dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam
pertemuan di Bogor, Jawa Barat bersama sejumlah konfederasi serikat buruh, Jumat
(26/4) lalu.
Dari tiga hal, Jokowi akan meninjau ulang atau merevisi Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.
"Kita ingin mencari sebuah formula yang baik. Satu sisi tidak merugikan para
pekerja, sisi lain tidak merugikan pengusaha. Ini peran pemerintah tidak mudah
mencari sebuah keseimbangan. Ini akan kita inisiasi secepatnya," kata Moeldoko di
Polda Metro Jaya dalam acara peresmian deks tenaga kerja, Rabu (1/5).
Selain itu, adanya usulan tentang perlunya tempat penitipan bayi dan balita di
perusahaan-perusahaan atau kawasan industri. Ini khusus bagi para pekerja wanita.
"Presiden sangat memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM itu harus mulai
diperhatikan sejak bayi. Jangan sampai anak-anak kita yang dalam masa
pertumbuhan tidak terkelola dengan baik, karena kalau tidak akan menimbulkan
stunting. Presiden serius menangani persolan stunting. Sebab, kita tidak ingin anak-
anak generasi ke depan itu masjh ada yang stunting. Jadinya tidak mampu
bersaing," ujar Moeldoko.
"Ini atensi yang serius. Maka, penitipan bayi ada salah satu upaya untuk menuju ke
sana," sambungnya.
Kemudian, katanya, Jokowi juga mengabulkan untuk pembentukan desk tenaga
kerja di Polda Metro Jaya.
Desk ini bergerak pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Tujuannya untuk merangkul para pekerja yang kebingungan dalam penegakan
hukum pidana pada kasus ketenagakerjaan.
"Saya mewakilkan pemerintah mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Metro
Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan jajaran yang begitu tanggap menangani
persolan ini. Tujuan ini untuk melayani pelayanan yang prima terhadap masalah
hukum di bidang ketenagakerjaan," kata Moeldoko.
Moeldoko melanjutkan, dalam tiga tahun terakhir ada banyak persoalan terkait
ketenagakerjaan. Di antaranya, tindak pidana ketenagakerjaan 76 kasus, pemberian
Page 70 of 169.
