Page 3 - BAB 6

B. Konsep Dasar HAM

Dewasa ini isu mengenai HAM telah menjadi perhatian dunia,
bahkan tidak jarang suatu negara dalam memberikan bantuan atau

kebijakan lainnya dikaitkan dengan pelaksanaan HAM. Sejumlah negara

maju mencanangkan HAM sebagai bagian dari program nasionalnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadikan HAM sebagai salah
satu agenda yang perlu ditangani secara serius. Penghormatan

terhadap HAM telah menjadi ukuran bagi diakuinya suatu

pemerintahan. Pemerintah suatu negara yang tidak menghargai HAM

mendapat kecaman bahkan bisa dikucilkan dari pergaulan internasional
(Winataputra, 2010)

Coba renungkan oleh Anda, bagaimana perhatian dan kebijakan

pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan HAM?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan

perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-

nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai

dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang

secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak

pula lahir karena hukum. HAM berbeda dengan hak biasa yang lahir
karena hukum atau karena perjanjian. Jan Materson, anggota komisi

HAK ASASI MANUSIA (HAM) 126