Page 6 - BAB 6

dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka dalam

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Hak
yang diatur dalam perjanjian itu meliputi hak-hak sipil dan politik

mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim (habeas corpus).

Piagam ini merupakan cikal bakal (embrio) HAM yang membatasi

kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja bisa
dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum dan raja harus

bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, raja tetap

berwenang membuat UU. Magna Charta dianggap sebagai tonggak

sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat.
Perkembangan yang lebih konkrit tentang HAM terjadi setelah

lahirnya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris. Piagam ini

ditandatangani Raja William II. Inti menyatakan bahwa “manusia sama
di muka hukum” (equality before the law). Paham inilah yang menjadi

embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya
Declaration of Independence yang merupakan deklarasi kemerdekaan

Amerika dari tangan Inggris pada tahun 1776. Piagam ini disusun oleh

Thomas Jefferson yang bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi

ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan dan
persaudaraan. Dalam deklarasi ini, yang terpokok memuat pernyataan

bahwa “sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, dan

dikarunia oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat
padanya”. Dalam perkembangannya, deklarasi ini dijadikan dasar

pokok bagi Konstitusi Amerika Serikat.

Di Prancis, pada 1789 lahir pernyataan Declaration des Droits de’i

lhomme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga
negara. Piagam ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis

HAK ASASI MANUSIA (HAM) 129