Page 5 - BAB 6

adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-

undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM

(Sapriya & Winataputra, 2003: 137).

C. Sejarah HAM

Pada masa kenabian, di Kota Madinah disusun sebuah Piagam
Madinah (Shahifatul Madinah atau Mitsaaqu al Madinah). Piagam ini

merupakan dokumen kesepakatan masyarakat Madinah untuk

melindungi dan mejamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa

memandang latar belakang, suku, dan agama. Piagam Madinah bersifat
revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab

pada saat itu. Tidak ada satu sukupun yang memiliki keistimewaan atau

kelebihan dibandingkan dengan suku lain. Piagam ini dideklarasikan di
Madinah pada 622 M (Dikdik B. Arif, 2014: 134- 135). Menurut Musthafa

Kamal Pasha (Pasha, 2002: 126). Terdapat dua landasan pokok bagi

kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, yaitu :
1. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda

suku dan bangsa.

2. Hubungan antar komunitas muslim dan non muslim didasarkan

pada prinsip-prinsip :
a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.

b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.

c. Saling menasehati.

d. Menghormati kebebasan beragama.
Di kawasan Eropa, pada tahun 1215 lahir Magna Charta. Piagam

ini merupakan perjanjian antara Raja John dari Inggris dan sejumlah

bangsawan. Melalui piagam ini, raja harus mengakui beberapa hak

HAK ASASI MANUSIA (HAM) 128