Page 8 - BAB 6

Deklarasi Roosevelt di atas mendorong keinginan untuk

merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar
universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama ke arah standar

universal ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Commission on

Human Rights) yang didirikan PBB tahun 1946. Sebagai puncak, PBB

mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights pada 10

Desember 1948 setelah hasil kerja komisi tersebut diterima oleh 48
negara sebagai Universal Declaration of Human Rights dengan

catatan bahwa delapan negara, antara lain Uni Soviet, Arab Saudi,

dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya. Mengapa deklarasi
universal? Karena deklarasi itu dimaksudkan sebagai pedoman

sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat

manusia.
Keberhasilan diterimanya UDHR diikuti oleh keberhasilan

diterimanya suatu perjanjian (Convention) mengenai Genocide (1948),

tentang Kerja Paksa (1957), tentang Diskriminasi Gender (1951 dan

1962), dan Diskriminasi berdasarkan ras (1965). Pada tahun 1966,
secara aklamasi diterima pula suatu pula suatu perjanjian tentang hak-

hak ekonomi, dan sosial dan buadaya (ICESCR) dan perjanjian tentang

hak-hak sipil dan politik (ICCPR).
D. Prinsip-Prinsip Pokok HAM

Ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan,

pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Prinsip-prinsip tersebut

adalah:
1. Prinsip universal, bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang, apa pun

jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa atau

kebangsaannya.

HAK ASASI MANUSIA (HAM) 131