Page 4 - BAB 6

HAM PBB merumuskan HAM dalam ungkapan berikut: “human rights

could be generally defines as those right which area inherent in our

natural and without we can’t live as human being” atau HAM adalah
hak-hak yang melekat diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak

dapat hidup sebagai manusia (Chamin, 2003: 371).

Dikatakan HAM ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat
hakikat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa

(Sanusi, 2006: 201). HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau

pemerintah. Karena itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau

diasingkan oleh negara dan oleh siapa pun. Dengan demikian, maka
HAM bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia

sejak dilahirkannya ke dunia, tetapi juga merupakan standar normatif

yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam
lingkup pergaulan nasional, regional dan global. Esensi itu dapat dilihat

dalam Mukadimah UDHR yang menyebutkan bahwa pengakuan atas

martabat yang luhur dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dari
semua anggota keluarga manusia, karena merupakan dasar

kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Dalam ketentuan yang lain, yaitu pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999

tentang HAM, pengertian HAM adalah sebagai berikut: “Seperangkat
hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia”.

Dari rumusan HAM di atas dapat dikemukakan bahwa di balik

adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya
kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud

HAK ASASI MANUSIA (HAM) 127