Page 13 - E-Book PANDAN PEJABAT
P. 13

LAMPIRAN I

      Contoh SK TIM Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja













                                                    BUPATI LAHAT

                                          PROVINSI SUMATERA SELATAN

                      KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN

                                                 KABUPATEN LAHAT

                                             NOMOR      /KPTS/   /2022

                                                       TENTANG

                                         PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

                               ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

                         DI LINGKUNGAN BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN
                                                 KABUPATEN LAHAT


                                       KEPALA ……….. KABUPATEN LAHAT,


      Menimbang   :   a.  bahwa  dalam  rangka  menyusun  kebutuhan  dan  jenis  jabatan  Pegawai

                              Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  di
                              lingkungan        Pemerintah       Kabupaten         Lahat      perlu      dilakukan

                              penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

                         b.  bahwa untuk kelancaran tertib administrasi dan keberhasilan kegiatan
                              sebagaimana dimaksud  pada huruf a perlu  membentuk  Tim  Pelaksana

                              Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

                         c.  bahwa pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban
                              Kerja    dimaksud        perlu    ditetapkan      dengan      keputusan        Kepala

                              Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan Kabupaten Lahat.


      Mengingat        :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia

                         Tahun 1945;
                         2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang                      Pembentukan

                         Daerah           Tingkat II dan Kotapraja di         Sumatera  Selatan  (Lembaran

                         Negara  Republik   Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
                              Negara   Republik Indonesia Nomor 1821);

                         3.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

                              (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,
                              Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)

                              sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18