Page 28 - C:\Users\LENOVO\Documents\Flip PDF Professional\Kasuari_Inovasi_Vol.1\
P. 28
Rakornas Kalitbangan Kemendagri
Palangka Raya, 15-17 Maret 2017
Paradigma Otonomi Daerah dalam Maksud dan Tujuan • Evaluasi implementasi PP No.18/2016
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Maksud diselenggarakannya kegiatan terkait pembentukan kelembagaan
menegaskan bahwa daerah mempunyai Rakornas Kelitbangan Pemdagri Tahun litbang daerah.
hak, wewenang dan kewajiban mengatur 2017 adalah mewujudkan tugas dan
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan fungsi perangkat Litbang Daerah dalam • Inpassing Pegawai Negeri Sipil
dan kepentingan masyarakatnya. Otonomi perumusan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana telah diatur dalam Permen
Daerah dilaksanakan menurut prakarsa dan daerah serta pengarusutamaan inovasi PAN-RB No.26/2016.
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah.
dan dalam penerapannya menggunakan • Penetapan RPP tentang Inovasi Daerah.
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Tujuan kegiatan ini adalah:
sistem dan prinsip NKRI. Pertama, Berbagi informasi antara • Sinergi lintas K/L dalam penguatan
Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Balitbang Kemendagri dan Balitbangda lembaga litbang daerah dan upaya untuk
2014 menyatakan bahwa Badan Penelitian serta Kementerian/Lembaga terkait; kedua, menumbuhkembangkan inovasi daerah
dan Pengembangan (Litbang) sebagai fungsi mewujudkan lembaga Kelitbangan think di seluruh wilayah Indonesia.
penunjang urusan pemerintahan yang tank kebijakan pemerintah pusat dan daerah
menjadi kewenangan daerah. Badan Litbang 1. Untuk hal-hal yang bersifat penguatan
Daerah diarahkan untuk melaksanakan Rekomendasi yang dihasilkan: kapasitas kelembagaan, SDM, program
tugas dan fungsi utama di bidang Pertama, Berkenaan dengan hal-hal yang dan inovasi daerah, Badan Litbang
Litbang guna membantu kepala daerah perlu ditindaklanjuti oleh Badan Litbang Kemendagri tetap berkomitmen untuk
dalam perumusan kebijakan/regulasi, Kemendagri, dapat dikategorikan dalam mendorong penguatan kapasitas
penyelenggaraan inovasi daerah, dan beberapa kondisi yaitu: dimaksud baik melalui kegiatan-
pembinaan penyelenggaraan pemerintah Untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan kegiatan yang didukung oleh APBN
daerah. Hal inilah yang menjadikan Badan lintas pemangku kepentingan, Badan dan sumber-sumber lainnya, maupun
Litbang memiliki peran strategis, yang Litbang kemendagri melakukan koordinasi yang dilakukan oleh daerah melalui
diharapkan mampu melakukan proses dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait pendanaan APBD. Kegiatan yang akan
Litbang yang berkualitas demi terciptanya untuk memberikan solusi terbaik, antara dilakukan dapat berbentuk sosialisasi,
inovasi-inovasi dalam percepatan lain: bimbingan teknis, workshop, rapat
pembangunan pada sektor unggulan. koordinasi, konsultasi, dan sebagainya.
28 KASUARI INOVASI Edisi 01-April 2019
