Page 30 - C:\Users\LENOVO\Documents\Flip PDF Professional\Kasuari_Inovasi_Vol.1\

Penetapan Perdasus Pembangunan

Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat

Kunci Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan
Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Papua Barat

Oleh : Nita Yohana dan Elisa Lesnusa

Penetapan Perdasus Pembangunan September 2015 dengan tugas utama di Provinsi Papua Barat”. Sebagai salah satu
Berkelanjutan merumuskan dan menyusun Naskah usaha pelaksanaan Raperdasus ini, Pemda
Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, Akademik dan Rancangan Perdasus Papua Papua Barat dan Mitra Pembangunan Papua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barat sebagai Province Konservasi. Pada Barat dan Papua telah melaksanakan dalam
Papua Barat mengesahkan Peraturan tanggal 19 Oktober 2015 dilakukan Deklarasi Internasional Conference on Biodiversity,
Daerah Khusus (Perdasus) Pembangunan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Ecotourism, and Creative Economy (ICBE)
Berkelanjutan. Pengesahan itu ditetapkan Konservasi oleh Gubernur dengan para 2018 di Tanah Papua pada bulan Oktober
dalam agenda rapat paripurna masa Bupati/Walikota se Papua Barat, yang juga 2018. Salah satu hasil ICBE 2018 adalah
sidang 1 tahun 2018/2019 dalam rangka dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan para Deklarasi Manokwari, yang memuat 14
persetujuan dan penetapan rancangan tokoh masyarakat Papua Barat. Desember komitment pelaksanaan pembangunan di
peraturan daerah Non-APBD 2019. 2016, POKJA telah menghasilkan draf Provinsi Papua Barat.
naskah akademik dan rancangan perdasus
Inisiatif Perdasus Pembangunan Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai Perdasus Pembangunan Berkelanjutan
Berkelanjutan telah dimulai sejak tahun Provinsi Konservasi. Sejak pertengahan ini adalah payung, untuk selanjutnya
2015 dengan dibentuk Pokja Provinsi 2017, penyelesaian perdasus ini dilanjutkan diterjemahkan dalam rencana pembangunan
Konservasi melalui Keputusan Gubernur Badan Penelitian dan Pengembangan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan
Papua Barat No: 522.5/123/6/2015 (30 Juni (Balitbangda) dan lewat serangkaian mengadopsi pembangunan berkelanjutan
2015) tentang Pembentukan Kelompok pembahasan dengan Pemerintah Pusat, dalam rencana kerja. Disamping itu, para
Kerja Provinsi Papua Barat (POKJA PK). judul Raperdasus kemudian diubah menjadi shareholder utama di Pemerintah Papua
POKJA bekerja secara intensif sejak bulan “Raperdasus Pembangunan Berkelanjutan Barat akan mendorong rencana strategi

30 KASUARI INOVASI Edisi 01-April 2019