Page 47 - M-POWER_I/2025
P. 47

CATATAN HUKUM










                Komitmen Non-Diskriminasi:
               MENAKER YASSIERLI TERBITKAN SE


               LARANGAN DISKRIMINASI DALAM


               REKRUTMEN TENAGA KERJA




            SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR M/6/HK.04/V/2025
                D    ALAM upaya memperkuat prinsip kesetaraan   Gedung Kemnaker, Rabu (28/5/2025).
                     kesempatan kerja dan mewujudkan dunia kerja
                     yang inklusif, Menteri Ketenagakerjaan,   Poin Utama SE: Larangan Diskriminasi
             Yassierli, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor   SE ini secara tegas melarang segala bentuk
             M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi    diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja,
             dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. Kebijakan ini   termasuk berdasarkan:
             tidak hanya menjadi pedoman teknis bagi pelaku usaha    Jenis kelamin, suku, agama, ras, dan antar golongan;
             dan industri, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen    Kondisi fisik, status perkawinan, orientasi politik, atau
             pemerintah dalam melindungi hak setiap pencari kerja,   latar belakang keluarga;
             tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, gender,    Penyandang disabilitas, selama kompetensi dan
             usia, atau status sosialnya.                        syarat pekerjaan terpenuhi.                        47
              Surat Edaran ini lahir sebagai respon atas laporan dan
             temuan di lapangan terkait masih adanya praktik    Khusus untuk pembatasan usia, Menaker menegaskan
             diskriminasi dalam rekrutmen, baik secara terang-  bahwa hal tersebut tidak otomatis dikategorikan sebagai
             terangan maupun terselubung. Pemerintah menilai   diskriminasi, asalkan memenuhi kriteria:
             bahwa praktik tersebut berpotensi menghambat        Memang diperlukan karena karakteristik atau sifat
             pemerataan kesempatan kerja, mengurangi daya saing   pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan
             nasional, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak   dengan usia; dan/atau
             Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam berbagai      Tidak menghilangkan atau mengurangi kesempatan
             peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-      masyarakat secara umum untuk memperoleh
             Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   pekerjaan.
             dan perubahannya.
              “Prinsip non-diskriminasi adalah fondasi pasar kerja   Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas
             yang sehat dan berdaya saing. Setiap orang harus dinilai   SE ini memperkuat kewajiban pemberi kerja untuk
             berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya, bukan   membuka kesempatan yang setara bagi penyandang
             faktor-faktor yang tidak relevan dengan pekerjaan,”   disabilitas. Rekrutmen harus dilakukan berdasarkan
             tegas Menaker Yassierli dalam konferensi pers di   kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan, bukan



















                                                                                  Edisi Semester I-2025
                                                                                                   EDISI SEMESTER I-2025
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52