Page 48 - M-POWER_I/2025
P. 48
CATATAN HUKUM
pada asumsi atau prasangka. Hal ini selaras dengan pemerintah daerah diimbau aktif melakukan
amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan melaporkan temuan pelanggaran
Penyandang Disabilitas yang mengatur kuota minimal kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
2% pekerja disabilitas di sektor publik dan 1% di sektor
swasta. Ajakan kepada Dunia Usaha
Menaker Yassierli mengajak dunia usaha menjadikan
Kewajiban Transparansi Informasi Lowongan Kerja kebijakan ini sebagai momentum reformasi praktik
Menaker Yasierli juga menegaskan pentingnya rekrutmen menuju sistem yang:
transparansi dalam penyampaian informasi lowongan Transparan
kerja. Pemberi kerja diwajibkan menyampaikan informasi seluruh syarat dan ketentuan jelas di awal;
secara benar, jujur, dan melalui kanal resmi seperti Adil
KARIRHUB (karirhub.kemnaker.go.id), portal resmi setiap pelamar dinilai dari kompetensi dan kualifikasi;
perusahaan, atau media resmi pemerintah daerah. Berbasis kompetensi
Langkah ini untuk mencegah: penilaian objektif melalui metode seleksi yang terukur;
Praktik penipuan lowongan kerja; Inklusif
Pemalsuan dokumen; membuka peluang bagi seluruh kelompok
Percaloan yang merugikan pencari kerja. masyarakat.
“Informasi yang jelas dan resmi adalah bentuk “Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa
48 perlindungan pertama bagi pencari kerja dari praktik dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif,
tidak bertanggung jawab,” ujar Menaker Yassierli. kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu,”
SE ini ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia tutup Menaker Yassierli
untuk diteruskan kepada Bupati/Wali Kota. Kepala
daerah diminta memastikan sosialisasi berjalan hingga
ke tingkat perusahaan dan asosiasi industri. Selain itu,
KECERDASAN BUATAN (AI)
Edisi Semester I-2025
EDISI SEMESTER I-2025
