Page 22 - BULETIN 1192

BULETIN Parlementaria

Kota Bandung Dinilai Sukses
KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Terapkan Kurikulum Merdeka

akil Ketua Komisi
“Dan memang ternyata untuk
X DPR RI Hetifah
Sjaifudian menilai
salah satu kota yang cukup sukses
menerapkannya. Tentu ini bisa menjadi
W Kota Bandung cukup
sukses dalam menerapkan Kurikulum Kota Bandung bisa kita nilai sebagai KOTA BANDUNG BISA
pembelajaran bagi Kemendikbud
KITA NILAI SEBAGAI
Merdeka. Ia menyampaikan, Kurikulum Ristek khususnya Pusat Kurikulum
Merdeka yang dikembangkan dan Pembelajaran,” tutur Hetifah saat SALAH SATU KOTA
Kementerian Pendidikan, memimpin kunjungan kerja spesifik YANG CUKUP SUKSES
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Komisi X DPR RI ke Bandung, Jawa MENERAPKANNYA.
(Kemendikbudristek) ini pada awalnya Barat, Jumat (18/3). TENTU INI
adalah sebagai kurikulum prototipe di Politisi Partai Golkar itu mengatakan, BISA MENJADI
sekolah-sekolah penggerak. dari pertemuan yang dilakukan dengan PEMBELAJARAN BAGI
stakeholder dan elemen terkait di
Bandung, Komisi X DPR RI banyak KEMENDIKBUD RISTEK
mendapatkan masukan dan catatan- KHUSUSNYA PUSAT
catatan perbaikan apabila Kurikulum KURIKULUM DAN
Merdeka ini diperluas dan diadopsi. PEMBELAJARAN
“Tentu kita harus melakukannya dengan
cermat supaya kita yakin bahwa apa
yang kita maksud dalam gerakan ini ada beberapa kendala yang dihadapi,
bisa terwujud,” kata Hetifah. di antaranya terkait soal guru. “Salah
Ia mengungkapkan, dalam satu kuncinya adalah menyangkut soal
implementasinya saat ini memang masih guru yang akan menjadi motor utama
didalam pelaksanaannya. Mereka
membutuhkan penambahan kapasitas
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian. Foto : Devi/Prima dalam berbagai hal, seperti bagaimana
kemampuan atau skill baru yang
dituntut, serta cara pandang baru dalam
menerapkan kurikulum ini. Termasuk
bagaimana cara melihat anak dan
metode belajarnya,” ucap Hetifah.
Selain itu juga mengenai sarana
prasarana yang dibutuhkan, tambah
Hetifah, termasuk pemahaman
tentang model assessment yang
akan diterapkan, tentu ini juga sangat
berbeda. “Kami berharap stakeholder
terkait bisa menanggapai atau
merespon masukan ini agar lebih baik
lagi. DPR dengan fungsi pengawasan
bisa menjadi alat untuk
memperbaiki persiapan
penerapan ke depan,”
tandas legislator dapil
Kalimantan Timur itu. dep/sf

22 Nomor 1192/IV/III/2022 • Maret 2022