Page 21 - BULETIN 1192
P. 21

omisi VIII DPR RI       Komisi VIII
                       bertandang ke Kantor
                       Wilayah Kementerian
              K Agama Provinsi Jawa            Cek Kesiapan
               Barat guna melakukan pengawasan
               terhadap persiapan kebijakan dan
               kegiatan penyelenggaraan ibadah   Penyelenggaraan
               haji. Selain itu, melalui kunjungan
               kerja spesifik ini, Komisi VIII DPR RI
               juga hendak menjalin komunikasi   Haji Jawa Barat
               intensif dengan pemerintah daerah
               dan lembaga terkait berbagai hal yang
               perlu mendapat perhatian bersama
               dalam pelayanan ibadah haji. 
                 Demikian disampaikan Wakil Ketua
               Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat
               pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII
               DPR RI dengan Pelaksana Tugas
               Kepala Kantor Wilayah Kemenag
               Jabar Yusuf Umar, Direktur Pengelola
               Keuangan Haji Kementerian
               Agama Jaja Jaelani, Kepala Biro
               Kesejahteraan Rakyat Jabar Barnas
               Adjidin, dan para kepala kantor
               wilayah Kemenag kabupaten/kota se-
               Jabar, di Bandung, Jumat (18/3). 
                 Diah menjelaskan, saat ini
               di Komisi VIII DPR RI sedang
               berlangsung pembahasan Panitia
               Kerja Biaya Penyelenggaraan Biaya
               Haji (Panja BPIH). “Sesuai dengan
               kalender hijriyah dan berdasarkan
               asumsi normal, perkiraan jadwal
               pemberangkatan jemaah haji tahun
               1443H/2022M (kloter pertama), akan
               diberangkatkan pada 4 Dzulqa’dah
               1443H bertepatan dengan 5 Juni
               2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa   Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka bertukar cenderamata dengan Pelaksana Tugas Kepala Kantor
               waktu yang tersisa untuk persiapan   Wilayah Kemenag Jabar Yusuf Umar. Foto: Kiki/Prima
               penyelenggaraan ibadah haji tahun
               1443H/2022M hanya berkisar 4 bulan.   yang dilakukan oleh Kementerian
               Mengingat ruang lingkup pelayanan   Agama beserta jajaran itu bisa   BPIH menargetkan penetapan dan
               penyelenggaraan ibadah haji yang   dilakukan dengan efektif, terutama   pengesahan besaran BPIH tahun
               begitu luas, maka waktu yang tersisa   juga dengan memanfaatkan waktu   1443 H/2022 M selambat-lambatnya
               sangat terbatas, sehingga berbagai   yang sangat singkat setelah   pada tanggal 11 April 2022. “Untuk
               persiapan harus segera dilakukan,”   kepulangan nanti rombongan   itu, yang tentu saja Kementerian
               kata Diah lebih lanjut.         Kementerian Agama yang hari ini   Agama RI agar terus menindaklanjuti
                 Diah berharap agar perwakilan   berangkat ke Saudi itu Panja Haji bisa   persiapan penyelenggaraan ibadah
               Kemenag yang saat ini berangkat   bekerja dengan maksimal setelah ada   haji, terutama mengenai kepastian
               ke Arab Saudi dapat membuat     kebijakan-kebijakan yang jelas dari   kuota bagi Indonesia dan kebijakan
               aturan pelaksanaan ibadah haji   Tanah Suci,” jelas Diah.       penyelenggaraan ibadah haji di dalam
               tahun 2022 dapat dilakukan secara   Lanjut politisi PDI-Perjuangan   negeri dan di Arab Saudi, untuk
               efektif. “Adaptasi sistem di Saudi,   tersebut, adapun dalam dalam Rapat   dibahas pada rapat-rapat selanjutnya,”
               penyempurnaan-penyempurnaan     Panja Komisi VIII DPR RI mengenai   kata Diah.   qq/sf


                                                                                Nomor 1192/IV/III/2022  •  Maret 2022  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24