Page 19 - BULETIN 1192

Komisi V Pantau Progres

Pembangunan Kereta Cepat

Jakarta-Bandung

kereta api cepat Antara Jakarta
dan Bandung. Jadi pada awalnya
sebenarnya pemerintah tidak langsung
untuk membiayai pembangunan
kereta api ini, awalnya itu ada
business to business. Tetapi dalam
perjalanan (pembangunan) terjadi suatu
permasalahan, dimana ada tambahan
biaya yang disebut dengan cost over
run,” jelas Hamka usai mengikuti
kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR
RI ke Stasiun Depo Tegalluar, Cileunyi,
Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/3).
Hamka menambahkan perlu
dianalisis kembali bagaimana
sebenarnya bisa terjadi penambahan
biaya di luar skema yang sudah
disepakati. Salah satu penyebabnya
pembebasan lahan yang tidak matang
dalam perhitungannya. “Oleh karena
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady. Foto : Mentari/Prima itu, kita mencoba menganalisis dari
mana sebenarnya terjadi penambahan
nggota Komisi V pembiayaan terhadap pembangunan
DPR RI Hamka Baco proyek itu. Ternyata banyak tambahan-
Kady menjelaskan, tambahan seperti pembebasan lahan
A keterlambatan PERLU DIANALISIS yang tidak pernah diperhitungkan
pembangunan infrastruktur proyek KEMBALI BAGAIMANA secara matang terhadap pembuatan
strategis nasional Kereta Cepat SEBENARNYA BISA feasibility proyek tersebut,” ujarnya.
Jakarta-Bandung (KCJB) karena adanya TERJADI PENAMBAHAN Politisi Partai Golkar ini juga
pembengkakan anggaran. Hamka BIAYA DI LUAR menambahkan, daripada proyek ini jadi
mendapati informasi dalam perjalanan mangkrak, pemerintah mengambil alih
proyek infrastruktur nasional ini SKEMA YANG SUDAH pembangunannya, serta mengintervensi
terjadi tambahan biaya (cost over run) DISEPAKATI. SALAH dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal
yang pada awalnya menghabiskan SATU PENYEBABNYA Negara) melalui konsorsium BUMN
biaya sebesar Rp86,67 triliun, kini PEMBEBASAN di Indonesia. “Daripada mangkrak
menjadi Rp114,24 triliun. Sehingga ada LAHAN YANG TIDAK pemerintah mengambil alih dengan
pembengkakan anggaran sekitar Rp27 MATANG DALAM menambah pembiayaan pembiayaan
triliun pembiayaan atas sepanjang dalam bentuk intervensi dalam bentuk
142,3 kilometer itu. PERHITUNGANNYA. APBN. Walaupun APBN itu bukan APBN
”Pertama hari ini DPR mengunjungi langsung, tetapi melalui penanaman
langsung (proyek KCJB), karena ini adanya permasalahan dari sisi modal ke konsorsium BUMN yang ada
pertemuan kedua kalinya setelah pembiayaan mengenai pembangunan di Indonesia,” jelasnya. mri/sf

Nomor 1192/IV/III/2022 • Maret 2022 19