Page 23 - BULETIN 1192

BAKN Soroti Masalah
BAKN • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Standardisasi Biaya Pemetaan

dan Patok Tanah

Foto bersama BAKN DPR RI dengan jajaran Kanwil BPN Sulsel dan pihak terkait lainnya. Foto : Prima/PDT

etua Badan Akuntabilitas tidak ada standardisasi biaya,” kata ada standar, biayanya maka akan lebih
Keuangan Negara (BAKN) Wahyu saat memimpin pertemuam Tim mudah bagi masyarakat untuk melihat
DPR RI Wahyu Sanjaya Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk
K menyoroti ketiadaan jajaran Kanwil Badan Pertanahan membuat sertifikat,” tutur Wahyu.
standardisasi biaya pemetaan dan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Oleh sebab itu, legislator dapil
biaya patok tanah oleh Kementerian Selatan dan dinas terkait untuk mencari Sumatera Selatan II ini akan berupaya
Agraria dan Tata Tuang/Badan masukan terkait penelaahan BAKN DPR untuk memberikan arahan sebagai
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait RI atas LHP BPK RI terhadap ATR/BPN, rekomendasi kepada Kementerian
pembuatan sertifikat. Wahyu menilai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ATR/BPN untuk menetapkan
pemetaan pengukuran dan patok Kamis (17/3). standardisasi biaya. “Kita khawatir ini
yang tidak jelas dapat menjadi pemicu Politisi Partai Demokrat ini bisa disalahgunakan (oleh oknum tidak
permasalahan tanah yang akan terus menambahkan, standardisasi biaya bertanggung jawab). Kita berharap
berulang dari tahun ke tahun. pemetaan dan biaya patok untuk salah satunya nanti rekomendasi
“Kita melihat ada yang selama ini sertifikat tentunya akan mempermudah kami adalah terkait biaya pemetaan
abu-abu, salah satunya adalah terkait masyarakat memperkirakan biaya-biaya dan patok ini dapat dikeluarkan surat
biaya maka biaya pemetaan, biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan standarisasi dari Kementerian ATR/
patok itu kan tidak masuk dalam PTSL tersebut. “Akan terdapat perbedaan ya, BPN yang bisa berlaku untuk seluruh
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) karena ada daerah yang jauh dari kota wilayah di Indonesia,” pungkas Wahyu
yang digratiskan dan permasalahannya dan dekat dari kota. Tetapi jika sudah menutup pernyataannya. pdt/sf

Nomor 1192/IV/III/2022 • Maret 2022 23