Page 16 - BULETIN 1212

BULETIN Parlementaria

Komisi VIII Sarankan Kemensos
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Bentuk Divisi Khusus Guna

Awasi Lembaga Filantropi

usat Pelaporan dan ada sanksi kalau misal ditemukan Di mana kelihatan besar, namun
Analisis Transaksi persoalan. Lembaga ini harus sebetulnya ada begitu banyak yang
Keuangan (PPATK) dibangun sistem monitoring,” ujar tak terungkap,” kata Nurhuda.
menyebutkan, ada politisi PDI-Perjuangan itu kepada Menurut politisi Partai
P 176 temuan diduga wartawan, baru-baru ini. Kebangkitan Bangsa (PKB)
menyelewengkan dana serupa Senada, Anggota Komisi VIII DPR itu, langkah Kemensos yang
Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan RI MF Nurhuda Yusro, menyebut menggandeng PPATK untuk
tersebut sudah dilaporkan ke Menteri kasus ACT seperti fenomena gunung mengawasi lembaga filantropi sudah
Sosial (Mensos) Tri Rismaharini es. “Sejak awal, kami mengatakan, tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya
dalam bentuk dokumen. PPATK kasus ACT seperti gunung es. Kemensos bukan sekadar memberi
juga menyerahkan dokumen terkait izin, tapi harus punya kewenangan
kepada Badan Reserse Kriminal melakukan pengecekan.
(Bareskrim) Polri. “Harus ada kerja sama dengan
Menanggapi hal tersebut, W pihak lainnya. Kemitraan dengan
akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah PPATK menjadi bagian penting
Pitaloka meminta Kementerian untuk dilakukan karena harus
Sosial (Kemensos) membangun dicek, apakah Kemensos
sistem pengawasan baru terhadap menjadi lembaga yang
lembaga filantropi. Sebab kata Diah, cukup pemberi izin tanpa
sistem yang ada saat ini sudah harus punya kewenangan
dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, menyelidiki detail? Kalau
masalah serupa ACT sudah terjadi mereka enggak punya
sebelum Mensos Risma menjabat, kewenangan kan menjadi
sudah sejak 10 tahun lalu. lambat,” kata Nurhuda.
“Untuk itu harusnya ada l rnm/aha
membangun mekanisme audit dan

Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI Diah Pitaloka.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: JAKA/NVL

16 Nomor 1212/III/VIII/2022 • Agustus 2022