Page 17 - BULETIN 1212

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi IX Nilai LTSA berbagai pihak untuk memastikan
PMI yang berangkat bekerja ke
luar negeri telah sesuai prosedur.
Batam untuk
Mengingat masyarakat yang keluar
dari daerah dan bekerja di luar negeri
seharusnya memiliki izin, sehingga
Perizinan PMI Belum
memiliki semacam ‘surat jalan’ yang
legal dari Kemnaker, pemerintah
daerah dan pihak terkait lainnya. Felly
Berjalan Optimal
mengingatkan, jangan sampai PMI
berangkat secara ilegal dari Batam
menuju negara tetangga melalui
jalan dan pelabuhan tikus yang

im Kunjungan Kerja
Reses Komisi IX DPR
RI mendapat informasi,
kerap terjadinya
T pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (PMI) non-
prosedural atau ilegal ke luar
negeri melalui Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau. Bahkan, PMI ini
bukan hanya berasal dari Kepri saja,
melainkan dari sejumlah wilayah
Indonesia. Ketua Komisi IX DPR RI FOTO: SOFYAN/NVL
Felly Estelita Runtuwene menduga
persoalan ini terjadi karena tidak Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Kepri.
optimalnya Layanan Terpadu Satu
Atap (LTSA) yang ada di Batam,
guna melayani perizinan PMI yang dan Kepala BTKLLP Kelas I Batam, di dibantu oknum tidak bertanggung
hendak ke luar negeri. Sehingga hal Batam, Kepri, Senin (8/8). jawab, dan ketika nanti di negara
ini menyulitkan PMI yang hendak “Bicara persoalan (penanganan) tujuan mengalami masalah,
mengurus perizinan bekerja. tenaga kerja (di Batam), seakan-akan pemerintah harus turun tangan.
Demikian diungkapkan Felly diam di tempat. Sementara kita juga “Enggak mungkin mereka (PMI
saat memimpin rapat Tim Kunker tahu bersama, persoalan Layanan berangkat) keluar negeri sendiri. Itu
Reses Komisi IX DPR RI dengan Satu Atap Terpadu (LTSA) tidak kan pasti ada oknum-oknum yang
perwakilan Kementerian Kesehatan, semuanya lengkap. Jadi mereka mem-backup mereka. Nah siapa
Kementerian Kesehatan, Sekda (PMI) mungkin ada yang pengen urus yang tanggung jawab? Siapa yang
Kepri, Kadis Kesehatan Kepri, sesuai jalur yang sebagaimana harus awasi mereka? Marilah bekerja
Kadisnakertrans Kepri, Kepala mestinya, tapi ketika datang (ke sama kalau memang serius untuk
Balai POM Batam, Kepala BKKBN LTSA), tidak ada petugas, atau menangani PMI. Nah ini yang kita
Kepri, perwakilan Pemkot Batam, petugas yang satu ada, yang satu perlu renungkan bersama, kemudian
Kepala UPT BLK Kepri, Kepala UPT tidak. Jadi artinya pelayanan LTSA kita perlu mengambil kebijakan
BP2MI Kepri, dan Kepala UPTD (di Batam) boleh dibilang belum seperti apa. Sekali lagi tujuannya
BLK Batam, Kepala Kantor BPJS maksimal. Kalau bicara Pekerja bagaimana melindungi warga kita
Kesehatan Divisi Regional II, Kepala Migran Indonesia, memang menjadi yang ada di luar (negeri). Jangan
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kanwil persoalan yang memang perlu nanti mereka sudah jadi korban,
Sumbar-Riau, Kepala Kantor BPJS diseriusi oleh pemerintah. Jadi (pemerintah) baru datang. Kan kita Scan QR
untuk berita
Kesehatan Batam, Kepala Kantor pemerintah pusat sampai daerah tahu, sudah berapa banyak (WNI) selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Batam, perlu serius,” jelas Felly. terlantar di negara orang,” tandas
Direktur RSUD Embung Fatimah Politisi Partai NasDem itu legislator daerah pemilihan (dapil)
Batam, Kepala KKP Kelas I Batam, menegaskan, perlunya koordinasi Sulawesi Utara tersebut. l sf

Nomor 1212/III/VIII/2022 • Agustus 2022 17