Page 20 - BULETIN 1142

BULETIN
BULETIN Parlementaria

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Perwakilan Sumsel. Foto: Jaka/Nvl

BAKN Serap Masukan

Pelaksanaan DAK di Sumsel

akil Ketua Badan menjadi terhambat,” ujar Anis saat masukan-masukan bagi alokasi DAK
Akuntabilitas mengikuti pertemuan Tim Kunjungan ke depan,” imbuh legislator daerah
Keuangan Negara Kerja BAKN DPR RI di Kantor Gubernur pemilihan DKI Jakarta I ini.
W (BAKN) DPR RI Sumatera Selatan, Selasa (16/3). Dalam kesempatan yang sama,
Anis Byarwati mengatakan, Dana Politisi Fraksi PKS ini menuturkan, Gubernur Sumsel Herman Deru
Alokasi Khusus (DAK) merupakan BAKN pada tahun ini akan konsen mengungkapkan, refocussing anggaran
desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meneliti sejauh mana DAK ini akibat pandemi Covid-19 cukup
agar pembangunan di daerah berjalan digunakan secara efektif dan efisien menyulitkan pemerintah daerah.
lancar. Untuk itu BAKN banyak oleh pemerintah daerah. BAKN juga Namun begitu, Sumsel tetap berupaya
menerima masukan dari kepala daerah, akan memastikan pemerintah pusat menjalankan semua program sesuai
sebab pemerintah daerah lebih memahami dengan baik kebutuhan dengan Rencana Pembangunan Jangka
memahami kondisi mereka sendiri. daerah. Selain itu, juga ada keluhan Menengah Daerah (RPJMD).
“Tapi kita tadi mendapat masukan, tentang aturan yang bolak-balik direvisi. “RPJMD ini janji politik yang tertuang
bahwa terkadang daerah minta apa, “Ini gunanya kunker kali ini, agar di dalam keputusan dan sudah disetujui
tapi dapatnya berbeda dari yang kita bisa melihat dan mendengar secara DPRD, sehingga memang harus
diusulkan. Atau terkadang mintanya langsung bagaimana persepsi pemda dilakukan agar daerah ini terus maju.
kapan, sedangkan proyeknya sudah terhadap DAK. Tadi tentunya banyak Sebab itulah, kita bisa menyampaikan
jalan tapi duitnya juga belum cair. Hal sekali aspirasi yang berharga. Kita bisa hal itu ke BAKN DPR RI ini agar dapat
ini tentu menyebabkan pembangunan meneliti dan menelaah diinternal BAKN diteruskan ke pemerintah pusat dengan
infrastruktur fisik maupun nonfisik untuk kemudian bisa menghasilkan harapan ada solusinya,” katanya. jk/es

20 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 21