Page 19 - BULETIN 1142
P. 19
BULETIN Parlementaria
Baleg Pantau Implementasi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UU Pangan di Sulsel
Foto bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Plt. Gubernur Sulsel dan jajarannya, serta kalangan sivitas akademika Sulsel. Foto: Ayu/Nvl
nggota Badan Legislasi Sulsel dan jajarannya, serta kalangan undang-undang sebelumnya, yakni
(Baleg) DPR RI Herman sivitas akademika Sulsel, di Makassar, UU Nomor 7 Tahun 1996. Padahal UU
Khaeron menilai pangan Sulsel, Rabu (17/3). tersebut sangat berbeda.
A menjadi persoalan Prinsip UU 18 Tahun 2012 ini, Perbedaan yang signifikan,
krusial negara ke depan. Oleh menurut Herman, adanya semangat, menurut Herman, terkait komitmen
karenanya pemantauan implementasi untuk bisa mewujudkan kedaulatan untuk melakukan sistem pertanian
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 pangan, kemandirian pangan, berkelanjutan, serta menjaga
tentang Pangan, menjadi hal yang ketahanan pangan dan keamanan sawah-sawah produktif dengan
sangat penting dan perlu mendapat pangan. Sehingga menjadi penting juga baik. “Menjalankan sistem pertanian
perhatian serius dari Baleg DPR RI. untuk memantau bagaimana sistem berkelanjutan menjadi salah satu
“Pangan adalah mati hidupnya dan tata laksana pertanian di daerah. implementasi Undang-Undang Pangan
bangsa. Oleh karena itu, Baleg fokus Dimana target-target terhadap capaian ini. Dimana hal itu bisa memberikan
memantau implementasi UU 18 Tahun produksi juga sangat tergantung pada jaminan ketersediaan pangan nasional
2012 tentang Pangan. Sulawesi Selatan produsen, dalam hal ini petani. masa kini, dan masa depan,” pungkas
merupakan salah satu dari tujuh provinsi Politisi dapil Jawa Barat VIII ini politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
yang menjadi lumbung padi nasional. menuturkan, sangat penting untuk Di Sulsel ini, sebut Herman, hanya
Atas dasar itulah kami mendatangi memantau bagaimana sistem dan tata ada 9 kabupaten yang menjalankan
provinsi ini untuk melihat implementasi laksana pertanian di daerah. Di Sulsel, sistem pertanian berkelanjutan. Hal itu
dari undang-undang tersebut,” ujar Herman menemukan hal yang menarik, sangat disayangkan mengingat Sulsel
Herman usai pertemuan Tim Kunker dimana selama ini Perda Pangan menjadi salah satu dari tujuh lumbung
Baleg DPR RI dengan Plt. Gubernur di Sulsel masih mengacu terhadap padi nasional. ayu/es
18 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 19