Page 19 - BULETIN 1142
P. 19

BULETIN   Parlementaria


                 Baleg Pantau Implementasi
       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  UU Pangan di Sulsel










































                 Foto bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Plt. Gubernur Sulsel dan jajarannya, serta kalangan sivitas akademika Sulsel. Foto: Ayu/Nvl


                          nggota Badan Legislasi   Sulsel dan jajarannya, serta kalangan   undang-undang sebelumnya, yakni
                          (Baleg) DPR RI Herman   sivitas akademika Sulsel, di Makassar,   UU Nomor 7 Tahun 1996. Padahal UU
                          Khaeron menilai pangan   Sulsel, Rabu (17/3).          tersebut sangat berbeda. 
                 A menjadi persoalan               Prinsip UU 18 Tahun 2012 ini,   Perbedaan yang signifikan,
                 krusial negara ke depan. Oleh   menurut Herman, adanya semangat,   menurut Herman, terkait komitmen
                 karenanya pemantauan implementasi   untuk bisa mewujudkan kedaulatan   untuk melakukan sistem pertanian
                 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012   pangan, kemandirian pangan,   berkelanjutan, serta menjaga
                 tentang Pangan, menjadi hal yang   ketahanan pangan dan keamanan   sawah-sawah produktif dengan
                 sangat penting dan perlu mendapat   pangan. Sehingga menjadi penting juga   baik. “Menjalankan sistem pertanian
                 perhatian serius dari Baleg DPR RI.    untuk memantau bagaimana sistem   berkelanjutan menjadi salah satu
                   “Pangan adalah mati hidupnya   dan tata laksana pertanian di daerah.   implementasi Undang-Undang Pangan
                 bangsa. Oleh karena itu, Baleg fokus   Dimana target-target terhadap capaian   ini. Dimana hal itu bisa memberikan
                 memantau implementasi UU 18 Tahun   produksi juga sangat tergantung pada   jaminan ketersediaan pangan nasional
                 2012 tentang Pangan. Sulawesi Selatan   produsen, dalam hal ini petani.   masa kini, dan masa depan,” pungkas
                 merupakan salah satu dari tujuh provinsi   Politisi dapil Jawa Barat VIII ini   politisi Fraksi Partai Demokrat ini. 
                 yang menjadi lumbung padi nasional.   menuturkan, sangat penting untuk   Di Sulsel ini, sebut Herman, hanya
                 Atas dasar itulah kami mendatangi   memantau bagaimana sistem dan tata   ada 9 kabupaten yang menjalankan
                 provinsi ini untuk melihat implementasi   laksana pertanian di daerah. Di Sulsel,   sistem pertanian berkelanjutan. Hal itu
                 dari undang-undang tersebut,” ujar   Herman menemukan hal yang menarik,   sangat disayangkan mengingat Sulsel
                 Herman usai pertemuan Tim Kunker   dimana selama ini Perda Pangan   menjadi salah satu dari tujuh lumbung
                 Baleg DPR RI dengan Plt. Gubernur   di Sulsel masih mengacu terhadap   padi nasional.   ayu/es


 18  Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021                                        Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24