Page 14 - BULETIN 1142

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Targetkan Herd Immunity,
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Akselerasi Program

Vaksinasi Covid-19

akil Ketua Komisi
IX DPR RI Charles
Honoris mendesak
W Kementerian
Kesehatan bersama Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) dan PT
Bio Farma dapat mengakselerasi
program vaksinasi Covid-19 untuk
mencapai herd immunity. Maka itu,
ketersediaan vaksin Covid-19 harus
benar-benar dipastikan dengan
jenis sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK. 01.07/Menkes/12758/2020.
Hal ini diungkapkan Charles saat
rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziah, Ketua Satuan Tugas
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Azka/Nvl
Penanganan Covid-19 Doni Monardo,
Kepala BPOM Penny K Lukito, Direksi
Bio Farma, serta perwakilan KADIN Ketenagakerjaan dan Badan POM dalam Sebelumnya, Menteri Kesehatan
dan APINDO, di Gedung DPR RI, menyusun roadmap dan kebijakan Budi Gunadi Sadikin dalam paparannya
Senayan, Jakarta, Senin (15/3). teknis vaksinasi gotong royong. mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong
“Sebelum pelaksanaan (vaksinasi), “Kami minta Kemenkes untuk Royong yang akan dilaksanakan
pemerintah perlu mengoptimalkan melibatkan Kementerian BUMN, sejumlah perusahaan swasta diberikan
satu data vaksinasi Covid-19 untuk Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS secara gratis kepada semua karyawan
meminimalisir permasalahan teknis Ketenagakerjaan, KADIN, APINDO dan karyawati. “Prinsipnya tidak
di lapangan. Memastikan kehalalan serta instansi terkait lainnya dalam dipungut biaya ke masyarkat, sasaran
vaksin bersama MUI sebelum pendataan pekerja dan keluarganya. penerimanya adalah karyawan karyawati
digunakan dalam proses vaksinasi Kami harapkan, pemerintah dapat dari semua perusahaan yang ada di
serta meningkatkan komunikasi, memastikan pelaksanaan vaksin Indonesia,” kata Budi.
informasi dan edukasi (KEI) gotong royong diberikan tepat sasaran Lebih lanjut Budi memaparkan,
program vaksinasi Covid-19 kepada dan tanpa dikenakan biaya,” jelasnya. pendataan jumlah karyawan
masyarakat, termasuk penjelasan Terakhir, legislator Fraksi PDI- dan karyawati yang akan
tentang Kejadian Ikutan Pasca Perjuangan itu mendesak Kemenkes menerima vaksin Covid-19 harus
Imunisasi (KIPI),” ungkap Charles. RI segera menyelesaikan pembayaran menggunakan database yang sama
Selain itu, dalam mempersiapkan insentif tenaga kerja dan tenaga sehingga tidak terjadi duplikasi
kebijakan vaksin Gotong Royong dan nonkesehatan yang terlibat dalam penyuntikan. “Kemudian pasca vaksinasi
pelaksanaannya, pihaknya mendesak penangan Covid-19 bagi pusat dan pengawas KIPI juga diikuti dengan
Kemenkes untuk melibatkan dan daerah serta menyelesaikan prosedur yang ada di Kemenkes,” kata
Kementerian BUMN, Kementerian permasalahan klaim rumah sakit. Budi memastikan. rnm/es

14 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1142/IV/III/2021 • Maret 2021 15