Page 18 - BULETIN 1142
P. 18

BULETIN            Parlementaria                                persen, yang sebelumnya 0 persen, full-
              BULETIN

              Revisi Aturan
     KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  PPnBM Mobil Listrik   hybrid sebesar 6 persen atau naik

                                                                              dari sebelumnya sebesar 2 persen,
                                                                              dan full-hybrid sebesar 7 persen dari
                                                                              sebelumnya 5 persen. 
              Penting Guna Dorong
                                                                                Adapun skema kedua, akan
                                                                              dilakukan setelah investasi berlangsung
                                                                              selama dua tahun dan setelah adanya
              Sektor Industri BEV
                                                                              investasi yang signifikan di produk mobil
                                                                              listrik atau battery electric vehicle (BEV).
                                                                              Sehingga tarif PPnBM untuk PHEV
                                                                              menjadi 8 persen, full-hybrid menjadi
                                                                              10 persen (Ps 26), full-hybrid 11 persen
                                                                              (Ps 27), full-hybrid 12 persen dari
                                                                              sebelumnya 8 persen (Ps 28), mild-
                                                                              hybrid 12 persen dari sebelumnya 8
                                                                              persen (Ps 29), mild-hybrid 13 persen
                                                                              dari sebelumnya 10 persen (Ps 30),
                                                                              dan full-hybrid 14 persen dimana
                                                                              sebelumnya 12 persen. 
                                                                                Menyikapi perubahan tarif tersebut,
                                                                              Dito berpendapat bahwa sejalan dengan
                                                                              komitmen segenap bangsa terhadap
                                                                              pengurangan emisi, kebijakan ini juga
                                                                              merupakan strategi untuk mendorong
                                                                              pengembangan sektor otomotif melalui
                                                                              memperkuat kendaraan bermotor
                                                                              berbasis baterai yang berkelanjutan di
              Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto (kiri). Foto: Mentari/Nvl
                                                                              masa depan. 
                                                                                 “Komitmen kita bersama untuk
                                                                              melakukan transformasi energi melalui
                      omisi XI DPR RI menggelar   tersebut juga disambut baik, di   pengendalian konsumsi BBM dan
                      Rapat Kerja bersama     tengah berbagai program kebijakan   mengembangan Energi Terbarukan.
                      Menteri Keuangan dalam   pemulihan ekonomi nasional yang terus   Selain itu, potensi terhadap ekspor
             K rangka usulan perubahan        berlangsung di Indonesia.       kendaraan bermotor dan spare parts
              pengelompokan atau skema barang   “Ini adalah momentum yang baik   memiliki potensi pasar yang besar
              kena pajak berupa kendaraan bermotor   di tengah keberlanjutan berbagai   terutama di kawasan Asia dan Afrika,”
              yang dikenai Pajak Penjualan Atas   program  pemulihan ekonomi nasional   jelas legislator yang berasal dari daerah
              barang Mewah (PPnBM). Rencana   dalam mendorong sektor prioritas/  pemilihan Jawa Tengah VIII itu. 
              kebijakan tersebut nantinya akan   prospektif bernilai tambah tinggi dan   Lebih lanjut, Dito menekankan
              memperbaharui tarif pajak kendaraan   mampu mendorong pertumbuhan   bahwa dalam momentum yang sangat
              jenis mobil listrik sesuai dengan   perekonomian lebih tinggi dan   baik tersebut, semua pihak seyogianya
              dampak emisi karbon yang ditimbulkan.   berkelanjutan, serta menyerap tenaga   mendukung infustri kendaraan bermotor
                Rapat yang dipimpin langsung oleh   kerja,” kata Dito saat membuka rapat   yang memiliki multiplier effect yang
              Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto   kerja yang berlangsung di Ruang Rapat   tinggi baik dari hulu hingga ke hilir.
              tersebut, menjadi rapat konsultasi   Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I,   “Tentunya, kebijakan ini pada akhirnya
              pemerintah untuk memperbarui    Senayan, Jakarta, Senin (15/3).   bermuara pada tujuan awal kita
              ketentuan dalam Peraturan Pemerintah   Dalam rapat tersebut, Menteri   bersama dalam mendorong sektor
              (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang   Keuangan Sri Mulyani Indrawati   prioritas yang bernilai tinggi sebagai
              Barang Kena Pajak yang Tergolong   menyampaikan dua usulan skema   bentuk peningkatan produktivitas
              Mewah Berupa Kendaraan Bermotor   dalam Rancangan PP 73/2019. Skema   dan investasi,” tegas politisi Senior
              yang Dikenai Pajak Penjualan atas   pertama, tarif PPnBM untuk Plug-in   Partai Golkar tersebut menutup
              Barang Mewah. Perubahan aturan   Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 5   pernyataannya.   alw/sf


              18  Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021                                                                                                                                                  Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021  19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23