Page 16 - BULETIN 1142
P. 16

BULETIN
              BULETIN            Parlementaria

              Seleksi PPPK Guru Honorer
     KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Harus Disesuaikan dengan





              Bidang Studi yang Diajarkan








                           akil Ketua Komisi
                           X DPR RI Agustina   Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati   tersebut diterapkan agar para guru
                                              beserta jajaran, Ketua DPRD Sragen,
                                                                              honorer khususnya di wilayah Sragen
                           Wilujeng Pramestuti   yang juga dihadiri oleh Ditjen DTK   bisa mencapai kelulusan sesuai dengan
              W mengungkapkan                 Kemendikbud di Kantor Bupati Sragen,   harapan. Apalagi mereka sudah
              adanya titik terang dalam seleksi   Jawa Tengah, Senin (15/3).    mengabdikan dirinya dengan mengajar
              Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian   “Dalam pertemuan tadi, sudah ada   sejak lama.  
              Kerja (PPPK) bagi segenap Guru   titik terang penjelasan dari Sekretaris   Selain itu, legislator dapil Jawa
              dan Tenaga Kependidikan (GTK)   Ditjen DTK Kemendikbud bahwa    Tengah IV itu mengatakan, aspirasi
              Honorer. Kejelasan itu yakni adanya   seleksi PPPK untuk GTK honorer itu   GTK Honorer berusia diatas 40 tahun
              keistimewaan berupa indikator seleksi   tidak seperti rumor yang ditakutkan. Ke   juga akan diakomodir. Komisi X DPR
              PPPK disesuaikan dengan bidang studi   depannya, GTK Honorer mengikuti tes   RI menyakini kemampuan keuangan
              yang diajar pada kesehariannya.   seleksi PPPK sesuai bidang studi yang   negara berdasarkan Anggaran
                Hal ini disampaikan Agustina usai   diajarkan kepada siswa-siswinya sehari-  Pendapatan dan Belanja Negara
              memimpin pertemuan Tim Panja Komisi   hari,” ujar Agustina.     (APBN) sudah mencukupi.  
              X DPR RI tentang Pengangkatan GTK   Agustina menegaskan, keistimewaan   “Terkait laporan tren DAU (Dana
              Honorer Menjadi ASN dengan Bupati   sistem seleksi untuk guru honorer   Alokasi Umum) lima tahun terakhir
                                                                              yang menurun, maka hal tersebut
                                                                              menjadi tugas kami di Komisi X untuk
                                                                              memastikan DAU untuk gaji PPPK
                                                                              harus sampai ke daerah karena APBN
                                                                              mencukupi. Adapun, untuk skema
                                              ADAPUN, UNTUK SKEMA             pengangkatannya minimal tiga tahun
                                              PENGANGKATANNYA                 mengabdi, tetapi yang mengabdi di
                                              MINIMAL TIGA TAHUN              atas tiga tahun tentu ada perhitungan
                                              MENGABDI, TETAPI YANG           bobot tersendiri,” pungkas Agustina.  
                                              MENGABDI DI ATAS                  Sementara itu, Kepala Disdikbud
                                              TIGA TAHUN TENTU ADA            Sragen Suwardi menyampaikan ada
                                                                              1.938 orang tenaga honorer guru
                                              PERHITUNGAN BOBOT               dan tenaga kependidikan yang akan
                                              TERSENDIRI                      diangkat menjadi ASN lewat jalur
                                                                              PPPK 2021. Ia mengungkapkan, jumlah
                                                                              tersebut belum termasuk guru agama,
                                                    Wakil Ketua Komisi X DPR RI   guru olahraga, dan guru mata pelajaran
                                                    Agustina Wilujeng Pramestuti.
                                                    Foto: Puntho/Nvl          lainnya sehingga memungkinkan
                                                                              usulan formasinya bertambah. 
                                                                                “Ada ijazah yang belum S1 tetap
                                                                              bisa ikut seleksi karena ada afirmasi
                                                                              dari Kementerian Pendidikan dan
                                                                              Kebudayaan. Untuk kebutuhan
                                                                              anggarannya pun dicukupi pemerintah
                                                                              pusat lewat dana alokasi umum atau
                                                                              DAU,” papar Suwardi.   pun/es

              16  Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021                                                                                                                                                  Nomor 1142/IV/III/2021  •  Maret 2021  17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21